Industri Petrokimia Penentu Daya Saing Nasional, Ego Sektoral Harus Dihapuskan

 

METROJATENG.COM, JAKARTA- Anggota DPR RI Komisi VII, Novita Hardini, menegaskan pentingnya penguatan industri petrokimia sebagai fondasi utama sektor manufaktur nasional. Hal itu ia sampaikan dalam kunjungan kerja spesifik Komisi VII DPR RI ke PT Chandra Asri Pacific, Provinsi Banten, Jumat (22/8/2025).

 

Legislator perempuan satu-satunya dari Dapil VII Jawa Timur itu menyebut industri petrokimia bersama industri logam/baja sering dijadikan tolok ukur kemajuan suatu negara karena menjadi basis bagi industri manufaktur.

 

“Kalau kita bicara peningkatan daya saing industri nasional, salah satu kuncinya adalah industri petrokimia. Keberadaan industri ini merupakan salah satu pilar penting yang perlu dikembangkan melalui penguatan struktur hulu hingga hilir agar mampu memenuhi kebutuhan domestik, mulai dari pangan, sandang, hingga papan,” ujar Novita.

 

Meski demikian, politisi PDI Perjuangan itu menyoroti masih tingginya ketergantungan pada impor bahan baku.

 

“Sebagian produk petrokimia sudah diproduksi dalam negeri, namun belum mencukupi kebutuhan nasional. Akibatnya, kita masih harus mengimpor dari berbagai negara dengan nilai lebih dari 13 miliar USD pada tahun 2024. Jika tata kelola produksi tidak segera dibenahi, angka ini bisa terus meningkat di masa mendatang,” tegasnya.

 

Selain persoalan bahan baku, Novita juga mengkritisi adanya ego sektoral antar-kementerian yang kerap menghambat integrasi kebijakan.

 

“Contohnya soal pasokan gas, yang merupakan kebutuhan vital dalam proses produksi. Jika Kementerian Perindustrian dan kementerian terkait migas tidak seirama, ujung-ujungnya masyarakat yang dirugikan. Industri tidak berjalan, PHK meningkat, daya beli turun, dan UMKM ikut terdampak,” jelasnya.

 

Ia mendorong pemerintah agar segera menyatukan visi dalam memperkuat hilirisasi industri.

 

“Kita harus akui adanya ego sektoral. Sudah saatnya kita mengedepankan kepentingan rakyat, bukan kepentingan pribadi atau sektoral. Hilirisasi harus matang dengan dukungan insentif pemerintah, termasuk keringanan pajak bagi industri petrokimia yang bertransformasi menuju industri hijau,” tambahnya.

 

Lebih lanjut, Novita menyampaikan bahwa Komisi VII DPR RI tengah menyiapkan langkah strategis berupa regulasi.

“Target kita adalah melahirkan undang-undang yang benar-benar bermanfaat bagi rakyat banyak. Prosesnya memang panjang, tapi fokus utama kita adalah solusi nyata untuk meningkatkan daya saing industri nasional,” pungkasnya.(ris)