Polemik Royalti Lagu, DPR Minta Regulasi Tak Memberatkan Pelaku Usaha

METROJATENG.COM, JAKARTA – Polemik penarikan royalti atas pemutaran lagu di ruang publik kembali memanas. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad angkat bicara, meminta Kementerian Hukum dan HAM segera merumuskan aturan teknis yang tidak membebani pelaku usaha, namun tetap menjamin hak ekonomi para pencipta lagu.

“Dunia musik sedang ramai dibicarakan, terutama soal royalti. Kami sudah minta Kemenkumham, yang membawahi Lembaga Manajemen Kolektif (LMK), untuk membuat aturan yang tidak menyulitkan,” kata Dasco.

Isu ini mencuat setelah sejumlah pemilik kafe, restoran, hingga hotel mengeluhkan kewajiban membayar royalti atas lagu yang diputar di tempat usaha mereka. Banyak yang menilai mekanisme penarikan masih kabur, tarif terlalu tinggi, dan prosedur kurang transparan, terlebih di tengah usaha memulihkan ekonomi pasca pandemi.

Di sisi lain, para musisi dan pencipta lagu menegaskan, karya mereka adalah hak yang dilindungi undang-undang. Pemutaran tanpa kompensasi dianggap sebagai “pembajakan yang dilegalkan”.

Data Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) mencatat, royalti yang terkumpul pada 2023 mencapai lebih dari Rp150 miliar. Namun, pembagian ke pencipta lagu masih menuai sorotan. Saat ini ada sekitar 10 LMK yang bertugas menarik dan mendistribusikan royalti dari berbagai bentuk pemanfaatan lagu.

Dasco menegaskan, pemerintah dan LMK perlu menyiapkan aturan yang jelas, transparan, dan memberi ruang keadilan bagi kedua belah pihak. “Harus ada mekanisme jelas, besaran tarif yang terbuka, dan saluran pengaduan yang efektif,” ujarnya.

Ia menambahkan, DPR saat ini juga tengah membahas revisi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta di Komisi X. Salah satu poin penting yang diusulkan adalah pengaturan klasifikasi tempat usaha berdasarkan skala bisnis, sehingga kewajiban royalti bisa lebih proporsional.

“Selagi menunggu revisi UU Hak Cipta selesai, pemerintah harus segera menyiapkan regulasi teknis yang adil,” tegas politisi Partai Gerindra itu.