Indonesia Siap Jadi Pusat Diskusi AI untuk Perlindungan Perempuan dan Anak di Asia Tenggara

METROJATENG.COM, JAKARTA – Indonesia bersiap menjadi tuan rumah forum strategis internasional yang akan membahas pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) demi perlindungan publik, khususnya perempuan dan anak. Gelaran bertajuk AI for Law Enforcement and Community Safety (AILECS) ini rencananya digelar pada April 2026 dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan dari dalam dan luar negeri.

Kolaborasi antara Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) dan Monash University Indonesia ini menjadi tonggak penting dalam membangun sistem pemanfaatan AI yang inklusif dan berkeadilan.

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Nezar Patria menyambut positif kerja sama ini dan menegaskan komitmen pemerintah untuk mendukung penuh agenda AILECS.

“Kami tidak hanya siap mendukung, tetapi juga mendorong agar kegiatan ini melibatkan sebanyak mungkin talenta digital muda Indonesia. Ini bukan sekadar forum diskusi, melainkan momentum untuk mempercepat pengembangan sumber daya manusia di bidang AI,” ujar Nezar.

Menurut Nezar, AILECS tak hanya akan membahas isu hukum dan kebijakan terkait AI, namun juga potensi penerapannya di sektor-sektor krusial seperti pendidikan, kesehatan, transportasi, hingga dunia kerja.

“Akan ada beragam aktivitas seperti hackathon, lokakarya, dan forum diskusi terbuka yang melibatkan akademisi, praktisi, hingga komunitas teknologi. Semua ini akan memperkaya pemahaman kita terhadap AI dan meningkatkan kesiapan adopsinya di Indonesia,” tambahnya.

Presiden Monash University Indonesia, Matthew Nicholson, menjelaskan bahwa AILECS merupakan hasil kolaborasi antara Monash University dan Kepolisian Federal Australia, serta didukung oleh berbagai lembaga lintas negara. Indonesia dipilih sebagai tuan rumah karena dinilai strategis sebagai pusat inovasi teknologi di kawasan Asia Tenggara.

“Isu perlindungan perempuan dan anak menjadi salah satu fokus utama. Kami akan mendalami bagaimana AI bisa digunakan untuk mendeteksi dan mencegah tindak kejahatan berbasis gender maupun kekerasan digital,” jelas Nicholson.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut turut dibahas rencana kerja sama multi-pihak antara pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, dan sektor swasta. Fokusnya mencakup riset kolaboratif, pengembangan kurikulum AI di perguruan tinggi, hingga penyelenggaraan kuliah umum rutin dengan menghadirkan pakar AI dari berbagai negara.

Dengan semakin masifnya penetrasi teknologi digital, inisiatif ini dinilai penting sebagai langkah proaktif untuk memastikan AI tidak hanya bermanfaat secara teknologi, tetapi juga berdampak sosial secara positif, terutama bagi kelompok rentan seperti perempuan dan anak.