Pemkab Rembang Fokus Tekan Angka Stunting, 17 Desa Jadi Lokus Prioritas 2026

METROJATENG.COM, REMBANG – Dalam upaya menekan angka stunting secara berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Rembang telah menetapkan sebanyak 17 desa sebagai lokasi prioritas (lokus) penanganan stunting untuk tahun 2026 mendatang. Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi jangka panjang pemerintah daerah untuk menciptakan generasi yang lebih sehat dan berkualitas.

Penetapan tersebut diumumkan oleh Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM) Bappeda Kabupaten Rembang, Sigit Purwanto, dalam forum koordinasi lintas sektor. Ia menjelaskan bahwa kebijakan ini diambil berdasarkan hasil kajian mendalam dan kolaborasi antara Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) kabupaten dan kecamatan.

“Penetapan 17 desa ini tidak dilakukan secara sembarangan. Ada proses seleksi yang mempertimbangkan sejumlah indikator penting, seperti jumlah keluarga berisiko stunting, prevalensi kasus, serta ketersediaan layanan dasar di masing-masing desa,” terang Sigit.

Menurutnya, selain data kuantitatif seperti jumlah kasus dan keluarga berisiko, sejumlah aspek lain turut menjadi pertimbangan. Di antaranya adalah akses terhadap air bersih, fasilitas sanitasi, serta mutu pelayanan kesehatan dasar di wilayah tersebut. Desa-desa yang dipilih diharapkan menjadi percontohan dalam penanganan stunting terpadu di Rembang.

Adapun daftar 17 desa yang menjadi lokus penanganan stunting tahun 2026 meliputi:

• Ronggomulyo (Kecamatan Sumber)

• Karangasem (Bulu)

• Sambongpayak (Gunem)

• Ukir (Sale)

• Temperak dan Kalipang (Sarang)

• Kedungringin (Sedan)

• Megal (Pamotan)

• Jatimudo (Sulang)

• Sendangagung (Kaliori)

• Sudan dan Sendangmulyo (Kragan)

• Waru dan Tireman (Rembang)

• Sendangmulyo (Sluke)

• Tuyuhan (Pancur)

• Dorokandang (Lasem)

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Rembang, Fahrudin, menekankan pentingnya pemahaman yang komprehensif terhadap akar masalah stunting di masing-masing desa. Ia menyampaikan bahwa setiap program intervensi harus dirancang berdasarkan analisis penyebab yang spesifik dan terukur.

“Kalau penyebab stuntingnya adalah masalah kesehatan, maka intervensi harus diarahkan untuk penyembuhan. Kalau penyebabnya berkaitan dengan kekurangan gizi, maka perubahan status gizi dalam satu tahun harus menjadi indikator utama. Targetnya harus jelas, supaya bisa direplikasi di desa-desa lain,” tegas Fahrudin.

Ia juga menambahkan, keterlibatan lintas sektor dan partisipasi masyarakat menjadi kunci sukses dalam upaya menurunkan stunting. Pemerintah desa, kader kesehatan, serta keluarga-keluarga sasaran diminta aktif dalam berbagai program yang dijalankan.

Penanganan stunting saat ini menjadi prioritas nasional, karena berkaitan langsung dengan kualitas sumber daya manusia di masa depan. Kabupaten Rembang sendiri terus memperkuat sinergi antara sektor kesehatan, pendidikan, pemberdayaan masyarakat, dan infrastruktur dasar dalam mendukung percepatan penurunan angka stunting.

Dengan langkah terencana dan kolaboratif ini, Pemkab Rembang berharap mampu menekan prevalensi stunting secara signifikan, serta membangun fondasi yang kuat untuk masa depan anak-anak Rembang.