Metro Jateng
Berita Jawa Tengah

DJP gandeng Disdikbud Jateng Bahas Inklusi Kesadaran Pajak

METROJATENG.COM, SEMARANG  – Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jawa Tengah I dan Kanwil DJP Jawa
Tengah II melaksanakan audiensi dengan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi
Jawa Tengah, dalam upaya meningkatkan nklusi kesadaran pajak para pelajar.

Kegiatan yqng dilaksanakan di Aula B Gedung Disdikbud Provinsi Jawa Tengah. Kegiatan ini dilaksanakan dalam rangka membahas program Inklusi Kesadaran Pajak untuk sekolah tingkat menengah yaitu SMA,
SMK dan sederajatnya.

Hadir dlm audiensi ini ,Kepala Seksi Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat Kanwil DJP Jawa Tengah I Yahya Ponco Aprianto, Kepala Seksi Bimbingan
Penyuluhan dan Kanwil DJP Jawa Tengah I Gatut Nugroho, Kepala Seksi Bimbingan Penyuluhandan Kanwil DJP Jawa Tengah II Bambang Wijayanto serta Penyuluh Pajak dari masing-masing Kanwil yaitu Timon Pieter dan R Ganung Harnawa. Rombongan diterima oleh Kepala Disdikbud Provinsi Jawa Tengah Uswatun Hasanah beserta jajaran pejabat Disdikbud.

“Inklusi sadar pajak ini merupakan salah satu program yang kami lakukan untuk memberikan edukasi
sejak dini mengenai arti penting pajak serta peranannya,” ungkap Ganung.

Ia juga menyampaikan,  inklusi diharapkan mampu membekali siswa yang nantinya akan menjadi wajib pajak di masa  datang akan kewajibannya sebagai warga negara. Untuk teknis pelaksanaan inklusi, Timon menyampaikan,  program ini akan dilakukan dalam 5 tahap.

“Inklusi direncanakan akan dilakukan dalam lima tahap mulai dari sharing session hingga monitoring dan evaluasi,” ungkapnya.

Ia juga menyampaikan, inklusi ini direncanakan akan diterapkan untuk sekolah negeri maupun swasta yang ada di wilayah Disdikbu Provinsi Jawa
Tengah.

Menanggapi hal tersebut, Uswatun Hasanah selaku Kepala Disdikbud Provinsi Jawa Tengah menyambut baik rencana tersebut.

“Kami menyambut baik program ini, kami mendorong untuk segera dilaksanakan karena kami rasa akan sangat bermanfaat baik bagi guru maupun siswa di
sekolah. Program ini sangat bagus karena kita tahu pajak menjadi sumber utama pembiayaan negara,” pungkasnya.

Direncanakan inklusi kesadaran pajak akan diterapkan pada kurikulum untuk SMA maupun SMK di Provins Jawa Tengah dan dapat terwujud di tahun 2024 ini. Hal ini sejalan dengan roadmap Inklusi Kesadaran Pajak tahun 2017-2030 yaitu masa edukasi.

Sampai  saat ini, program ini telah
berhasil diterapkan di perguruan tinggi di wilayah Jawa Tengah. Diharapkan dengan masuknyap program ini di SMA dan SMK akan menambah memperluas semangat sadar pajak bagi generasi. (tya)

Comments are closed.