iming Untung 80 Persen dalam 30 Hari, Satgas PASTI Hentikan 16 Entitas Investasi Ilegal

 

METROJATENG.COM, JAKARTA – Janji keuntungan hingga 80 persen hanya dalam 30 hari menjadi salah satu modus yang digunakan pelaku untuk memancing masyarakat berinvestasi. Tak hanya menawarkan imbal hasil fantastis, sejumlah entitas bahkan mencatut nama lembaga resmi hingga memanfaatkan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk meyakinkan calon korban.

Menyikapi maraknya praktik tersebut, Satuan Tugas Pemberantasan Aktivitas Keuangan Ilegal (Satgas PASTI) menghentikan kegiatan 16 entitas yang diduga melakukan aktivitas keuangan ilegal dan berpotensi merugikan masyarakat.

Berdasarkan hasil klarifikasi dan verifikasi, belasan entitas tersebut menjalankan berbagai modus penipuan. Mulai dari investasi berkedok pengerjaan tugas dan penyetoran deposit, perdagangan saham dan instrumen keuangan lainnya, hingga pencatutan identitas perusahaan berizin.

Sekretariat Satgas PASTI, Hudiyanto, mengungkapkan modus penipuan yang ditemukan semakin beragam. Pelaku tidak hanya mengandalkan iming-iming keuntungan, tetapi juga menggunakan berbagai cara untuk membangun kepercayaan masyarakat.

“Modus yang ditemukan semakin beragam. Mulai dari penawaran investasi dengan skema deposit dan pengerjaan tugas, perekrutan anggota, perdagangan instrumen keuangan, hingga pencatutan identitas perusahaan resmi dan pemanfaatan teknologi kecerdasan artifisial untuk meyakinkan calon korban,” jelas Hudiyanto dalam keterangan resmi Satgas PASTI, 10 November 2026.

Dari 16 entitas yang dihentikan, 10 di antaranya menggunakan nama GPUCore, PilotXone, Aset Saham, Orion Wealth, Jadiduit, Impersonasi Easy Cash, EarnTycoon, ZEDT, USDT AL, dan Task 33.

Kesepuluh entitas tersebut diduga menawarkan investasi melalui skema penyewaan komputasi yang dikemas dengan pengerjaan tugas, penyetoran deposit, serta perekrutan anggota baru atau member get member.

Hasil verifikasi menunjukkan, seluruh entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia maupun izin dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mereka juga tidak terdaftar di Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Selain itu, aplikasi maupun situs web yang digunakan tidak tercatat sebagai Penyelenggara Sistem Elektronik (PSE) di Kementerian Komunikasi dan Digital.

Modus yang tak kalah menggiurkan ditawarkan Zahra Berkah. Entitas ini diduga menghimpun dana masyarakat dengan menjanjikan keuntungan hingga 80 persen dalam jangka waktu 30 hari.

Dana yang disetorkan investor diklaim akan digunakan untuk berbagai kegiatan usaha, mulai dari penjualan pakaian bekas dan produk perawatan kulit (skincare), perdagangan valuta asing (forex) dan emas, hingga penyaluran pinjaman kepada masyarakat.

Untuk menarik kepercayaan calon investor, Zahra Berkah mengaku telah berizin dan terdaftar di OJK. Entitas tersebut juga menyebarkan testimoni serta bukti transfer pencairan keuntungan.

Namun, hasil pemeriksaan Satgas PASTI menunjukkan Zahra Berkah tidak memiliki badan hukum di Indonesia serta tidak terdaftar maupun berizin di OJK.

Janjikan  Keuntungan Berlipat

Praktik serupa juga ditemukan pada Singapore Bhinneka Capital (SBC). Entitas ini menawarkan investasi perdagangan saham dengan skema penyetoran deposit dan perekrutan anggota.

SBC menjanjikan keuntungan hingga tiga kali lipat berdasarkan jumlah anggota yang berhasil direkrut. Keuntungan juga dihitung berdasarkan kinerja tim, dengan iming-iming semakin banyak anggota yang bergabung, semakin besar pula pendapatan yang diperoleh.

SBC bahkan mengklaim sebagai perusahaan berizin di luar negeri dan diawasi OJK. Padahal, berdasarkan hasil verifikasi, entitas tersebut tidak memiliki izin OJK maupun perizinan berusaha pada sistem Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM.

Aplikasi dan situs web yang digunakan juga tidak tercatat sebagai PSE.

Sementara itu, MAERA menggunakan pendekatan berbeda. Entitas ini menawarkan pendapatan harian melalui aktivitas menonton film, membeli hak cipta, membeli royalti, hingga membeli produksi film.

Masyarakat diminta menyetorkan deposit untuk mengikuti aktivitas tersebut. MAERA juga mengklaim telah berbadan hukum dengan nama PT MAERA Movie Indonesia dan memiliki izin usaha di Indonesia.

Namun, hasil klarifikasi dan verifikasi menunjukkan MAERA tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak mengantongi izin OJK, serta tidak terdaftar di BKPM maupun sebagai PSE.

Manfaatkan AI hingga Catut Nama OJK

Satgas PASTI juga menemukan entitas yang menawarkan investasi pada berbagai instrumen keuangan, mulai dari forex, komoditas, aset kripto, saham, hingga indeks.

Salah satunya OneTwoMarkets yang mengklaim terafiliasi dengan Marnic Financial Consultants (PTY) LTD, perusahaan yang disebut memiliki izin di Afrika Selatan.

OneTwoMarkets juga mengaku sebagai manajer investasi berlisensi internasional dari Financial Sector Conduct Authority (FSCA) Afrika Selatan. Bahkan, entitas tersebut menyebut aktivitas transaksinya diawasi OJK.

Untuk memperkuat promosi, OneTwoMarkets diduga memanfaatkan teknologi AI dengan menampilkan tokoh publik guna meyakinkan masyarakat.

Hasil verifikasi menunjukkan OneTwoMarkets tidak memiliki badan hukum di Indonesia dan tidak mengantongi izin OJK sebagai manajer investasi, penasihat investasi, perusahaan layanan urun dana, maupun perusahaan efek.

Entitas lainnya, Brevondale, diduga menawarkan investasi saham dengan mengaku sebagai perusahaan ekuitas asal Colorado, Amerika Serikat.

Dalam promosinya, Brevondale mengklaim melakukan perdagangan di pasar utama Amerika Serikat dan Indonesia. Entitas ini juga diduga mencatut logo OJK dan Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) untuk membangun kepercayaan calon investor.

Padahal, berdasarkan hasil klarifikasi, Brevondale tidak memiliki izin OJK dan melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan Kementerian Investasi dan Hilirisasi RI/BKPM.

Satgas PASTI juga menemukan dugaan impersonasi terhadap Guotai Haitong Securities Co., Ltd., perusahaan sekuritas yang telah memiliki izin di China.

Entitas yang mengatasnamakan Guotai Haitong tersebut menawarkan investasi berupa pendanaan aset properti. Dalam promosinya, mereka mengklaim terdaftar di OJK, Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional, hingga Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan.

Namun, entitas tersebut tidak memiliki badan hukum di Indonesia, tidak memiliki izin OJK, serta tidak terdaftar di BKPM maupun sebagai PSE.

Satgas Blokir Aplikasi dan Tautan

Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut, Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan 16 entitas dan memblokir akses terhadap aplikasi maupun tautan atau URL yang digunakan.

Satgas PASTI juga akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut.

Hudiyanto mengingatkan masyarakat agar lebih cermat sebelum menempatkan dana pada suatu produk investasi. Tawaran keuntungan besar dalam waktu singkat perlu diwaspadai, terutama jika disertai klaim legalitas yang belum dapat dibuktikan.

“Kami mengimbau masyarakat agar tidak mudah tergiur tawaran keuntungan tinggi dalam waktu singkat. Pastikan terlebih dahulu legalitas pihak yang menawarkan investasi dan pahami karakteristik, manfaat, serta risiko produk keuangan yang ditawarkan,” kata Hudiyanto.

Masyarakat yang merasa dirugikan akibat aktivitas entitas tersebut diminta segera melapor kepada aparat penegak hukum setempat.

Laporan indikasi investasi ilegal maupun pinjaman online ilegal juga dapat disampaikan melalui situs sipasti.ojk.go.id, Kontak OJK 157, WhatsApp 081157157157, atau email konsumen@ojk.go.id.

Adapun masyarakat yang menjadi korban penipuan transaksi keuangan dapat melapor melalui Indonesia Anti-Scam Centre (IASC) di iasc.ojk.go.id. Pelaporan ini diperlukan untuk mendukung penelusuran dan pemblokiran rekening pelaku secara cepat guna menekan potensi kerugian korban.

“Satgas PASTI telah menghentikan kegiatan entitas tersebut dan melakukan pemblokiran akses terhadap aplikasi maupun tautan yang digunakan. Selanjutnya, kami akan berkoordinasi dengan aparat penegak hukum untuk proses penindakan lebih lanjut,” ungkap Hudiyanto.(*)