OJK Jatuhkan Denda Rp2,23 Triliun kepada 169 Pelanggar Pasar Modal

 

JAKARTA – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperketat pengawasan dan penegakan hukum di pasar modal. Sepanjang 2026 hingga akhir Oktober, lembaga tersebut telah menjatuhkan sanksi denda administratif sebesar Rp2,23 triliun kepada 169 pihak yang terbukti melakukan pelanggaran.

Penindakan tersebut dilakukan di tengah tekanan terhadap pasar modal Indonesia. Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) pada akhir Oktober 2026 ditutup di level 5.057,05 atau terkoreksi 16,70 persen secara bulanan. Secara tahun berjalan, IHSG telah melemah 41,52 persen.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif, dan Bursa Karbon OJK, Hasan Fawzi, mengatakan pengawasan dan penegakan hukum terus diperkuat untuk menjaga integritas pasar serta meningkatkan kepercayaan masyarakat.

“Di tengah dinamika pasar tersebut, OJK terus memperkuat pengawasan dan penegakan hukum di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon (PMDK) guna menjaga integritas pasar serta meningkatkan kepercayaan masyarakat,” kata Hasan dalam paparan hasil Rapat Dewan Komisioner Bulanan (RDKB) Oktober 2026.

Selain denda Rp2,23 triliun kepada 169 pihak, OJK menjatuhkan enam sanksi pencabutan izin, satu pembatalan Surat Tanda Terdaftar (STTD), delapan pembekuan izin, 27 peringatan tertulis, serta lima perintah tertulis.

OJK juga mengenakan denda keterlambatan sebesar Rp327,70 miliar kepada 790 pihak, disertai 257 peringatan tertulis. Sementara untuk pelanggaran nonkasus selain keterlambatan, terdapat denda Rp500 juta dan 270 peringatan tertulis.

Penindakan terbesar terjadi pada Oktober 2026. Dalam periode tersebut, OJK menjatuhkan denda administratif Rp2,12 triliun. Dari jumlah itu, denda utama sebesar Rp2,1 triliun dikenakan pada 16 Oktober 2026 terkait pelanggaran perdagangan saham DSSA serta proses penawaran umum perdana saham atau initial public offering (IPO) BREN dan CUAN.

Rinciannya, pelanggaran perdagangan saham DSSA dikenai denda Rp1,5 triliun, sedangkan pelanggaran terkait IPO BREN sebesar Rp500 miliar dan CUAN Rp100 miliar.

Hasan menyampaikan seluruh denda utama tersebut telah dibayarkan. Denda kasus DSSA dilunasi pada 23 Oktober, sedangkan denda terkait BREN dan CUAN dibayarkan pada 28 Oktober 2026.

“OJK menyatakan bahwa seluruh denda utama sebesar Rp2,1 triliun tersebut telah dibayarkan lunas,” ujarnya.

Penegakan hukum berlanjut pada November. Pada 4 November 2026, OJK kembali menetapkan sanksi administratif dan perintah tindakan tertentu dalam sejumlah perkara, yakni perdagangan saham PT Panorama Sentrawisata Tbk (PANR), pelanggaran ketentuan pasar modal oleh direksi PT Bintang Oto Global Tbk (BOGA), serta pelanggaran yang melibatkan Lianiwati selaku pemegang izin Wakil Perantara Pedagang Efek (WPPE).

Dalam kasus PANR, OJK memerintahkan pengembalian keuntungan yang diperoleh secara tidak sah atau disgorgement sebesar Rp5,07 miliar. Sanksi lainnya berupa larangan melakukan kegiatan di pasar modal dan penutupan sejumlah rekening efek.

Sementara itu, pihak-pihak terkait kasus BOGA dikenai denda Rp2,47 miliar. Adapun Lianiwati dilarang melakukan kegiatan di sektor pasar modal, keuangan derivatif, dan bursa karbon selama 10 tahun.

Hasan menegaskan penindakan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga kredibilitas pasar modal agar seluruh pelaku industri menjalankan kegiatan sesuai ketentuan.

Di sisi lain, tekanan pasar juga tercermin dari aksi jual bersih investor asing yang mencapai Rp16,88 triliun sepanjang Oktober 2026. Indeks obligasi Indonesia atau Indonesia Composite Bond Index (ICBI) turut terkoreksi 1,75 persen secara bulanan dan 2,15 persen secara tahun berjalan. Rata-rata imbal hasil Surat Berharga Negara (SBN) juga meningkat 39,35 basis poin.

Meski demikian, aktivitas pasar modal masih menunjukkan sejumlah perkembangan positif. Penghimpunan dana melalui penawaran umum hingga akhir Oktober mencapai Rp209,77 triliun. Jumlah investor pasar modal juga meningkat menjadi 33,55 juta atau tumbuh 64,75 persen secara year to date.

“Dengan demikian, meskipun pasar modal menghadapi tekanan akibat dinamika global dan perubahan persepsi risiko investor, OJK terus mendorong penguatan fundamental industri melalui peningkatan partisipasi investor domestik, perluasan sumber pembiayaan korporasi, pengembangan produk investasi, serta penegakan hukum yang konsisten,” pungkas Hasan.

OJK juga terus mencermati kondisi industri jasa keuangan secara keseluruhan. Pada sektor perbankan, penyaluran kredit hingga September 2026 mencapai Rp9.245 triliun atau tumbuh 13,26 persen secara tahunan. Dana pihak ketiga (DPK) tercatat Rp10.492 triliun, meningkat 8,22 persen.

Sementara itu, OJK terus memperkuat perlindungan konsumen dengan menindak aktivitas keuangan ilegal. Sepanjang 1 Januari hingga 28 Oktober 2026, OJK menerima 40.965 pengaduan terkait entitas ilegal, yang didominasi pinjaman daring ilegal sebanyak 36.546 pengaduan.

Satgas PASTI juga telah menghentikan 1.489 entitas atau aktivitas keuangan ilegal. Upaya tersebut menjadi bagian dari penguatan pengawasan agar masyarakat terlindungi dari praktik keuangan yang merugikan. (*)