Luncurkan Lanuri BPJS Kesehatan Perluas Akses JKN di Daerah 3T Lewat Viola dan BPJS Keliling

METROJATENG.COM, JAKARTA – BPJS Kesehatan terus memperluas akses layanan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) hingga ke wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T). Upaya tersebut dilakukan melalui penguatan layanan digital Virtual Office Layanan Informasi dan Administrasi (VIOLA) serta layanan jemput bola BPJS Keliling, sehingga masyarakat di daerah dengan keterbatasan akses tetap dapat memperoleh pelayanan JKN.

Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihati Pujowaskito, mengatakan optimalisasi VIOLA dan BPJS Keliling merupakan implementasi Layanan Ujung Negeri (LANURI), salah satu program Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan.

“Hari ini LANURI dilaksanakan secara serentak di 558 titik kabupaten/kota di seluruh Indonesia dengan melibatkan 126 Kantor Cabang BPJS Kesehatan. Sebanyak 179 titik menghadirkan layanan BPJS Keliling, sedangkan 379 titik lainnya menyediakan layanan VIOLA. Kami berharap masyarakat yang tinggal di wilayah terpencil atau memiliki keterbatasan akses akibat kondisi geografis dapat semakin mudah memperoleh layanan JKN,” ujar Pujo saat Launching LANURI dan Closing Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan, Senin (13/7).

VIOLA merupakan layanan berbasis video conference yang memungkinkan peserta JKN berinteraksi langsung dengan petugas BPJS Kesehatan untuk mengurus administrasi kepesertaan, memperoleh informasi, hingga menyampaikan pengaduan tanpa harus datang ke kantor cabang. Layanan ini diselenggarakan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan berbagai pemangku kepentingan melalui fasilitas seperti puskesmas, kantor desa, kantor kecamatan, hingga sekolah.

Sepanjang Januari hingga Mei 2026, layanan VIOLA telah dimanfaatkan sebanyak 218.729 kali. Pemanfaatan terbanyak dilakukan di puskesmas, dengan layanan yang paling sering diakses berupa informasi kepesertaan dan perubahan data Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP). Mayoritas pengguna VIOLA berasal dari segmen peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK).

Pujo menjelaskan, tidak semua wilayah di Indonesia memiliki infrastruktur digital yang memadai. Keterbatasan jaringan komunikasi, kondisi geografis, hingga rendahnya literasi digital menjadi alasan BPJS Kesehatan tetap mengoptimalkan layanan tatap muka melalui BPJS Keliling.

“Karena itu kami tidak hanya mengembangkan kanal digital, tetapi juga menghadirkan layanan jemput bola agar masyarakat tetap bisa memperoleh informasi, mengurus administrasi, maupun menyampaikan pengaduan terkait JKN,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, Pujo mengungkapkan capaian Quick Wins 100 Hari Kerja Direksi BPJS Kesehatan telah mencapai 91,53 persen. Program tersebut terdiri atas empat program Customer Centric yang berfokus pada kebutuhan peserta JKN dan empat program Collaborative yang dijalankan bersama berbagai pemangku kepentingan.

Beberapa program yang telah terealisasi antara lain JKN 3T, melalui kerja sama pengoperasian kapal rumah sakit dan pengiriman tenaga kesehatan ke wilayah 3T; P-Care MBG untuk mendukung pemantauan kesehatan petugas SPPG dan tumbuh kembang penerima Program Makan Bergizi Gratis; serta Eliminasi Inefisiensi melalui penerapan intelligence claim guna meningkatkan efisiensi pembiayaan JKN sekaligus mencegah potensi kecurangan (fraud).

Inisiatif BPJS Kesehatan tersebut mendapat dukungan dari berbagai pihak. Deputi Bidang Pengembangan Usaha Koperasi Kementerian Koperasi, Panel Barus, menilai jaringan Koperasi Desa Merah Putih yang telah menjangkau desa dan kecamatan di seluruh Indonesia dapat menjadi mitra strategis dalam mendukung penyelenggaraan LANURI.

“Kami akan mendorong pengurus koperasi di daerah 3T untuk mendukung pelaksanaan LANURI sehingga manfaat layanan ini dapat dirasakan masyarakat secara lebih luas,” ujarnya.

Dukungan juga datang dari Kepala Pusat Kesehatan TNI, dr. Hadi Juanda, yang menyatakan jaringan layanan kesehatan TNI siap mendukung pemerataan akses kesehatan di wilayah terpencil melalui pemanfaatan fasilitas kesehatan TNI, kapal rumah sakit, hingga sekitar 76 ribu personel Babinsa yang tersebar di berbagai daerah.

Melalui kolaborasi tersebut, BPJS Kesehatan berharap layanan JKN dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat tanpa terkendala jarak maupun kondisi geografis, sehingga pemerataan akses layanan kesehatan di Indonesia semakin terwujud. (*)