Investor Desak Operasional SPPG di Daerah 3T Dipercepat, Ribuan Penerima Manfaat MBG Menanti

METROJATENG.COM, SEMARANG Sebanyak 2.514 calon penerima manfaat Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) Jawa Tengah hingga kini belum dapat menikmati program tersebut. Padahal, lima Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang akan melayani mereka telah selesai dibangun sejak Desember 2025 dan dinyatakan siap beroperasi.

Investor pembangunan SPPG wilayah 3T Jawa Tengah, Rendra Bayu, mengatakan seluruh fasilitas telah memenuhi persyaratan administrasi dan teknis Badan Gizi Nasional (BGN), termasuk melalui proses appraisal. Saat ini, pihaknya hanya menunggu kepastian operasional dari BGN.

“Yang paling kami pikirkan adalah masyarakat penerima manfaat. Bangunannya sudah siap, tetapi anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di wilayah 3T masih belum bisa merasakan manfaat Program Makan Bergizi Gratis,” ujar Rendra dalam media briefing di Semarang, Selasa (30/6/2026).

Lima SPPG tersebut berada di Desa Kemujan, Desa Parang, dan Desa Nyamuk di Kepulauan Karimunjawa, Kabupaten Jepara, serta Desa Gejoyo dan Desa Tambak Seklenting di Kecamatan Wedung, Kabupaten Demak.

Berdasarkan data yang telah diverifikasi, SPPG Desa Kemujan akan melayani 1.041 penerima manfaat, Desa Tambak Seklenting 532 penerima manfaat, Desa Gejoyo 449 penerima manfaat, Desa Parang 326 penerima manfaat, dan Desa Nyamuk 166 penerima manfaat.

Para penerima manfaat terdiri atas peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita yang menjadi kelompok prioritas dalam Program Makan Bergizi Gratis.

Menurut Rendra, kehadiran SPPG di wilayah 3T merupakan upaya memastikan masyarakat di daerah kepulauan dan pesisir memperoleh akses yang sama terhadap program pemerintah.

“Wilayah 3T memiliki tantangan logistik yang jauh lebih besar dibanding daerah lain. Justru karena itu masyarakat di sana harus menjadi prioritas agar memperoleh akses gizi yang lebih baik,” katanya.

Ia berharap proses moratorium yang masih berlangsung di BGN dapat segera diselesaikan sehingga operasional SPPG bisa segera dimulai.

Selain membuat ribuan calon penerima manfaat belum memperoleh layanan MBG, keterlambatan operasional juga berdampak pada relawan dan tenaga kerja lokal yang telah direkrut serta pelaku usaha setempat yang diproyeksikan menjadi pemasok bahan pangan.

“Harapan kami sederhana, masyarakat tidak perlu menunggu lebih lama lagi. Semua kesiapan sudah ada, sehingga program ini bisa segera berjalan dan manfaatnya benar-benar dirasakan oleh warga di wilayah 3T,” pungkas Rendra. (*)