Setya Arinugroho Soroti Ketimpangan Pendidikan di Lereng Gunung Jateng, Dorong Kebijakan yang Tepat Sasaran

METROJATENG.COM, BANYUMAS – Pemerataan pendidikan di wilayah pegunungan Jawa Tengah masih menjadi pekerjaan rumah yang membutuhkan perhatian serius dari pemerintah. Keterbatasan akses, kondisi geografis yang sulit, hingga rendahnya kesadaran sebagian masyarakat terhadap pentingnya pendidikan dinilai menjadi tantangan yang harus ditangani secara bertahap dan berkelanjutan.

Wakil Ketua DPRD Jateng, Setya Arinugroho menegaskan, pendidikan merupakan fondasi utama dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Karena itu, setiap anak, termasuk yang tinggal di kawasan lereng gunung, harus memperoleh kesempatan yang sama untuk mendapatkan layanan pendidikan yang layak.

Menurutnya, sejumlah wilayah di lereng Gunung Merbabu, Merapi, Sindoro, Sumbing, hingga Slamet masih menghadapi persoalan mendasar terkait akses pendidikan. Kondisi geografis yang menantang, terbatasnya infrastruktur, persoalan sosial ekonomi, hingga kesenjangan digital menjadi faktor yang memengaruhi kualitas layanan pendidikan di daerah tersebut.

“Pembahasan mengenai pemerataan pendidikan di kawasan lereng gunung di Jawa Tengah memang membutuhkan perhatian khusus. Upayanya harus dilakukan secara bertahap, namun tetap memberikan dampak yang nyata. Yang tidak kalah penting adalah mengubah pola pikir masyarakat agar pendidikan dipandang sebagai kebutuhan utama, bukan sekadar kesempatan,” kata Setya Ari.

Kebijakan Pendidikan Berbasis Data

Ia menilai, Pemprov Jawa Tengah perlu merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan berbasis data untuk mempercepat pemerataan pendidikan. Berbagai hasil survei dan pemetaan wilayah dapat dijadikan acuan dalam menentukan strategi yang paling sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Kebijakan tersebut dapat mencakup penyesuaian sistem zonasi, optimalisasi anggaran Bantuan Operasional Sekolah (BOS), pemberian insentif bagi tenaga pendidik, hingga penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai.

“Pemerataan pendidikan tidak berhenti pada pembangunan ruang kelas atau pembebasan biaya sekolah. Yang lebih penting adalah memastikan jumlah guru mencukupi, tenaga pendidik mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi, serta tumbuhnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan bagi masa depan anak-anak mereka,” tegas politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) tersebut.

Ia menambahkan, pembangunan sekolah dasar hingga menengah di kawasan pegunungan harus disesuaikan dengan kebutuhan riil masyarakat untuk menekan angka putus sekolah. Selain itu, pemenuhan kebutuhan guru harus tetap memperhatikan aspek kesejahteraan agar tenaga pendidik bersedia mengabdi di daerah-daerah terpencil.

Bagi masyarakat yang sebagian besar menggantungkan hidup dari sektor pertanian, seperti petani sayur dan buah, Ari menilai pemerintah dapat mempertimbangkan skema pendidikan gratis maupun subsidi biaya pendidikan agar tidak menjadi beban ekonomi keluarga.

Di sisi lain, penguatan digitalisasi pendidikan juga menjadi tantangan tersendiri. Menurutnya, keberhasilan transformasi digital di wilayah dataran tinggi memerlukan dukungan jaringan internet yang stabil serta ketersediaan perangkat pembelajaran seperti laptop maupun gawai.

Setya Ari optimistis, peningkatan akses pendidikan akan membuka peluang lebih besar bagi masyarakat lereng gunung untuk keluar dari lingkaran kemiskinan dan membangun daerahnya secara mandiri.

“Ketika anak-anak mendapatkan pendidikan yang baik, mereka akan memiliki cara berpikir yang lebih maju, kesempatan ekonomi yang lebih luas, dan pada akhirnya mampu meningkatkan kesejahteraan keluarganya. Dalam jangka panjang, generasi muda inilah yang akan menjadi motor penggerak lahirnya desa-desa yang mandiri dan berkembang,” pungkasnya. (*)