Inflasi Tetap Terkendali, Penguatan Struktur Pangan Jadi Kunci Stabilitas Jangka Panjang

METROJATENG.COM, SEMARANG- Stabilitas ekonomi Indonesia pada awal 2026 menunjukkan kinerja yang cukup kuat di tengah ketidakpastian global yang masih berlangsung. Pertumbuhan ekonomi nasional pada triwulan I-2026 mencapai 5,61 persen (year on year), sementara inflasi April 2026 tercatat sebesar 2,42 persen (yoy), masih berada dalam rentang sasaran nasional sebesar 2,5±1 persen.

Kondisi tersebut mencerminkan efektivitas koordinasi kebijakan fiskal, moneter, serta pengendalian inflasi yang dilakukan pemerintah dan Bank Indonesia. Sejumlah indikator fundamental juga menunjukkan kondisi yang positif, mulai dari surplus neraca perdagangan yang terus berlanjut, cadangan devisa yang tetap kuat, hingga konsumsi domestik yang masih tumbuh.

Meski demikian, inflasi yang rendah saat ini dinilai belum sepenuhnya mencerminkan kokohnya struktur pangan dan distribusi nasional. Stabilitas harga masih banyak ditopang oleh berbagai instrumen intervensi pemerintah seperti subsidi energi, operasi pasar, bantuan pangan, Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), serta pemanfaatan cadangan pangan pemerintah.

Artinya, rendahnya inflasi lebih banyak didorong oleh keberhasilan manajemen kebijakan dibandingkan hasil dari efisiensi struktural perekonomian. Kondisi ini menunjukkan bahwa pengendalian inflasi Indonesia masih berada dalam pola managed stability, yakni stabilitas yang dicapai melalui intervensi dan koordinasi kebijakan yang intensif.

Di sisi lain, berbagai risiko masih membayangi pengendalian inflasi ke depan. Ancaman imported inflation akibat gejolak geopolitik global, kenaikan harga energi dunia, volatilitas nilai tukar, hingga gangguan rantai pasok internasional berpotensi meningkatkan tekanan harga di dalam negeri. Selain itu, fenomena perubahan iklim dan potensi El Nino juga dapat memicu gangguan produksi pangan yang berdampak pada kenaikan harga komoditas strategis seperti cabai, bawang merah, dan beras.

Menghadapi tantangan tersebut, pemerintah bersama Bank Indonesia mulai menggeser paradigma pengendalian inflasi dari pendekatan jangka pendek menuju penguatan ketahanan pangan yang lebih struktural. Hal ini tercermin dari transformasi Gerakan Nasional Pengendalian Inflasi Pangan (GNPIP) menjadi Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS).

Melalui pendekatan tersebut, fokus kebijakan tidak hanya menjaga harga tetap stabil, tetapi juga memperkuat produksi pangan, meningkatkan kapasitas pascapanen, memperbaiki distribusi, serta meningkatkan kesejahteraan petani. Langkah ini dinilai penting mengingat permasalahan inflasi pangan di Indonesia selama ini lebih banyak dipengaruhi faktor struktural seperti tingginya biaya logistik, ketidakefisienan rantai pasok, dan disparitas distribusi antardaerah.

Strategi GPIPS mengusung pendekatan 4K, yakni keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Implementasinya mencakup peningkatan produktivitas pertanian, digitalisasi data pangan, penguatan kerja sama antardaerah, serta efisiensi distribusi nasional.

Namun demikian, sejumlah tantangan mendasar masih perlu diselesaikan. Risiko perubahan iklim, alih fungsi lahan pertanian, keterbatasan infrastruktur pascapanen, hingga fenomena menurunnya jumlah petani muda masih menjadi ancaman bagi ketahanan pangan nasional.

Karena itu, penguatan struktur sektor pertanian dan sistem distribusi menjadi agenda penting agar stabilitas inflasi tidak hanya bertumpu pada intervensi pemerintah, tetapi juga didukung fondasi ekonomi yang lebih kuat dan berkelanjutan. Dengan langkah tersebut, stabilitas harga diharapkan dapat terjaga sekaligus mendukung ketahanan pangan nasional dalam jangka panjang.(*)