APBN Jawa Tengah Surplus Rp1,34 Triliun, Jadi Penopang Pertumbuhan Ekonomi Daerah

METROJATENG.COM, SEMARANG — Kinerja fiskal Jawa Tengah pada triwulan I 2026 menunjukkan hasil yang menggembirakan. Di tengah tantangan ekonomi global, Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di Jawa Tengah tetap mampu menjaga stabilitas ekonomi sekaligus mendorong aktivitas masyarakat dan dunia usaha.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Jawa Tengah Bayu Prasetya Andi mencatat hingga akhir Maret 2026, pendapatan negara telah mencapai Rp27,15 triliun atau 20,73 persen dari target. Sementara belanja negara terealisasi sebesar Rp25,81 triliun atau 26,67 persen dari pagu anggaran. Kondisi tersebut membuat APBN di Jawa Tengah mencatat surplus Rp1,34 triliun.

APBN masih menjadi instrumen utama pemerintah dalam menjaga momentum pertumbuhan ekonomi daerah.

“Stabilitas ekonomi Jawa Tengah sampai triwulan I 2026 tetap terjaga dengan baik. APBN hadir untuk menjaga daya tahan ekonomi sekaligus mendorong aktivitas masyarakat dan pembangunan di daerah,” ujarnya.

Ia menjelaskan, penerimaan negara masih ditopang sektor perpajakan dan kepabeanan. Penerimaan pajak tercatat Rp11,70 triliun, bea dan cukai Rp13,30 triliun, serta PNBP sebesar Rp2,22 triliun.

Di sisi lain, pemerintah terus mengakselerasi belanja negara melalui belanja kementerian/lembaga sebesar Rp7,45 triliun dan transfer ke daerah mencapai Rp18,36 triliun.

Ditambahkan Kepala Bidang PPA II Kanwil DJPb Provinsi Jawa Tengah, Mahfud, mengatakan kondisi ekonomi Jawa Tengah saat ini juga menunjukkan ketahanan yang cukup kuat. Pertumbuhan ekonomi Jawa Tengah sepanjang 2025 tercatat sebesar 5,37 persen secara tahunan atau year on year (yoy), sedangkan pada triwulan IV mampu tumbuh hingga 5,84 persen.

“Pertumbuhan ini menunjukkan bahwa ekonomi Jawa Tengah masih berada di jalur yang positif dan resilien,” katanya.

Optimisme masyarakat juga masih tinggi. Hal itu terlihat dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) Maret 2026 yang berada di level 116,3 atau masih dalam zona optimistis.

Selain itu, inflasi mulai bergerak lebih terkendali. Inflasi Jawa Tengah pada Maret 2026 tercatat sebesar 3,54 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan bulan sebelumnya.

Perbaikan juga terlihat pada berbagai indikator kesejahteraan masyarakat. Tingkat pengangguran terbuka turun menjadi 4,32 persen, tingkat kemiskinan berada di angka 9,39 persen, dan rasio ketimpangan atau Gini Ratio membaik menjadi 0,350.

“Berbagai indikator sosial ekonomi menunjukkan perbaikan yang cukup baik. Ini menjadi modal penting bagi Jawa Tengah untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi ke depan,” jelasnya.

Dari sektor pertanian dan kelautan, daya beli petani dan nelayan juga meningkat. Nilai Tukar Petani (NTP) mencapai 116,38 dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) berada di level 105,06. Sementara Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Tengah naik menjadi 74,77.

Di sisi APBD, hingga akhir Maret 2026 pendapatan daerah tercatat Rp24,72 triliun atau 24,27 persen dari target. Sedangkan realisasi belanja daerah baru mencapai Rp13,94 triliun atau 12,71 persen.

Mahfud menilai kondisi tersebut masih memberikan ruang fiskal yang cukup bagi pemerintah daerah untuk mempercepat belanja pembangunan pada kuartal berikutnya.

Kanwil DJPb Jawa Tengah juga menyoroti Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang mulai memberikan dampak ekonomi dan sosial cukup besar. Hingga Maret 2026, jumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Jawa Tengah mencapai 3.826 unit atau melampaui target.

Program tersebut telah menjangkau 9,27 juta penerima manfaat dan membuka lapangan kerja bagi sekitar 164 ribu orang, dengan realisasi anggaran mencapai Rp2,68 triliun.

“Program MBG memberikan dampak yang luas, baik terhadap peningkatan gizi masyarakat maupun penciptaan lapangan kerja. Namun pengawasan dan tata kelola tetap perlu diperkuat agar manfaatnya semakin optimal,” ujar Mahfud.

Sementara itu, penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) hingga Maret 2026 mencapai Rp12,45 triliun atau tumbuh 9,21 persen dibanding tahun sebelumnya. Sedangkan pembiayaan Ultra Mikro (UMi) mencapai Rp475,78 miliar atau melonjak 230,31 persen secara tahunan.

“Peningkatan akses pembiayaan ini menunjukkan UMKM di Jawa Tengah mulai bergerak lebih aktif dan produktif,” pungkasnya.(*)