Angka Backlog Rumah di Jateng Masih 1.050.000 Unit

METROJATENG.COM,  SEMARANG — Upaya percepatan penyediaan hunian di Jawa Tengah menunjukkan hasil positif. Sepanjang 2025, angka kebutuhan rumah (backlog) di provinsi ini berhasil ditekan  274.514 unit berkat kolaborasi antara pemerintah daerah dan asosiasi pengembang perumahan.

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi mengungkapkan, pada awal 2025 jumlah backlog di Jateng tercatat sebanyak 1.332.968 unit. Hingga akhir tahun, mampu terealisasi  274.514 unit, sehingga sisa backlog kini berada di angka 1.058.454 unit.

“Ini pekerjaan rumah yang harus kita keroyok bersama-sama dengan menggandeng Real Estate Indonesia (REI) termasuk asosiasi rumah yang lain,” ujar Luthfi saat membuka Rapat Kerja Daerah (Rakerda) DPD REI Jateng di Wisma Perdamaian, Semarang,

Menurut Luthfi, penyediaan rumah layak huni menjadi salah satu strategi penting dalam pengentasan kemiskinan. Untuk itu, Pemprov Jateng terus menggencarkan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH), rehabilitasi rumah warga, hingga pembangunan rumah baru bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem.
Ia juga mendorong peran aktif asosiasi dan pengembang perumahan untuk menyediakan hunian yang sesuai kebutuhan dan daya beli masyarakat, sekaligus mendukung program nasional pembangunan 3 juta rumah yang dicanangkan Presiden Prabowo Subianto.

“Ini langkah-langkah strategis yang kita lakukan. Insyaallah kita sanggup sehingga kebutuhan sandang, pangan, dan papan masyarakat di Jawa Tengah terpenuhi,” tegasnya.

Taat Tata Ruang

Meski mendorong percepatan pembangunan, Luthfi mengingatkan agar pengembangan perumahan tetap mematuhi aturan tata ruang. Ia menegaskan, lahan sawah dilindungi (LSD) tidak boleh dialihfungsikan menjadi kawasan permukiman.

“Setiap proyek perumahan, lanjutnya, harus dikoordinasikan dengan pemerintah kabupaten/kota yang memiliki kewenangan dalam pengaturan tata ruang wilayah masing-masing,’ tegasnya.

Ketua DPD REI Jateng, Hermawan Mardiyanto, menyatakan dukungan penuh terhadap langkah Pemprov Jateng dalam mewujudkan hunian layak bagi masyarakat. Ia menyebut evaluasi percepatan program 3 juta rumah dilakukan secara berkala setiap tiga bulan bersama Gubernur.

“Masyarakat masih sangat butuh rumah. Kami selaku asosiasi mengimbau anggota untuk bekerja dengan baik dan tidak melanggar aturan,” ujarnya.

Hermawan menambahkan, kehadiran Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman turut memperkuat upaya pencapaian target, terutama dengan adanya penambahan kuota program Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP).

Menurutnya dengan sinergi pemerintah dan pengembang, diharapkan kebutuhan hunian masyarakat Jawa Tengah dapat terus ditekan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan. (*)