Pemimpin dari Proses Demokrasi Harus Hadir untuk Sejahterakan Rakyat

METROJATENG.COM, PURWOKERTO — Demokrasi bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mewujudkan kehidupan masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera. Karena itu, setiap pemimpin yang lahir dari proses demokrasi memiliki tanggung jawab moral untuk menyejahterakan rakyat yang memilihnya.

Pesan tersebut mengemuka dalam Focus Group Discussion (FGD) bertema “Peningkatan Kualitas Demokrasi sebagai Instrumen Kesejahteraan” yang digelar di Desa Tambaksari Kidul, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Senin (10/11/2025). Acara ini diprakarsai oleh Ketua Komisi C DPRD Jawa Tengah, Bambang Hariyanto Bachrudin, dan menghadirkan narasumber dari kalangan akademisi serta lembaga pengawas pemilu.

Bambang Hariyanto menegaskan, esensi demokrasi sejati adalah partisipasi aktif masyarakat. Dalam era keterbukaan saat ini, rakyat memiliki ruang luas untuk menyampaikan aspirasi dan menilai calon pemimpinnya secara langsung.

“Kesempatan ini harus dimanfaatkan dengan baik. Rakyat perlu cermat dalam memilih pemimpin yang benar-benar amanah dan berpihak pada kepentingan publik,” ujarnya.

Politisi PDI Perjuangan ini menilai, pola relasi politik yang bersifat transaksional hanya akan menghasilkan hubungan semu antara rakyat dan pemimpin. Setelah pemilu usai, kedekatan itu sering kali menghilang tanpa hasil nyata.

“Yang perlu dibangun adalah relasi yang berkelanjutan, berbasis kepercayaan dan tanggung jawab moral. Jabatan itu amanah, bukan alat untuk kepentingan pribadi,” tegasnya.

 

Melawan Korupsi, Menguatkan Suara Rakyat

Sementara itu, Ahmad Rofik, dosen FISIP Universitas Jenderal Soedirman, menyoroti bahwa tantangan terbesar demokrasi Indonesia saat ini adalah melawan korupsi yang justru dilakukan oleh anak bangsa sendiri.

“Kesejahteraan rakyat hanya bisa tercapai bila pembangunan dijalankan sesuai program yang tercantum dalam APBD dan APBN. Karena itu, rakyat harus berani bersuara dan mengawasi,” tutur Rofik.

Ia mengingatkan, jika demokrasi ingin benar-benar menjadi alat untuk kesejahteraan, maka rakyat harus konsisten memilih pemimpin yang bersih dan menolak praktik politik uang.

Pandangan senada disampaikan Yon Daryono dari Bawaslu Banyumas. Ia menekankan bahwa demokrasi yang sehat akan membawa kemakmuran jika dijalankan dengan prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik.

Antusiasme warga tampak tinggi dalam sesi tanya jawab. Sejumlah peserta mengungkapkan keresahan atas kondisi politik saat ini. Arto, warga Tambaksari Kidul, menilai pendidikan politik masyarakat masih sangat minim dan perlu terus digalakkan. Sementara Cipto Riyanto, warga lainnya, menyoroti dilema yang dihadapi rakyat kecil.

“Bagaimana masyarakat bisa menolak politik uang kalau mereka sendiri belum sejahtera?” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Bambang Hariyanto menegaskan bahwa FGD seperti ini penting untuk menjawab kegelisahan publik dan memperkuat kesadaran politik masyarakat.

“Kami ingin memastikan rakyat mendapatkan hak-haknya dalam proses demokrasi. Kualitas demokrasi yang baik harus benar-benar terasa manfaatnya bagi kesejahteraan rakyat,” pungkasnya.