Lonjakan ISPA di DKI Jakarta Hampir Tembus Dua Juta Kasus, DPR Desak Pemerintah Perkuat Sistem Kesehatan Publik

METROJATENG.COM, JAKARTA – Kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) di DKI Jakarta terus menunjukkan tren peningkatan mengkhawatirkan. Hingga Oktober 2025, jumlah laporan kasus nyaris menembus dua juta. Kondisi ini menimbulkan sorotan tajam dari DPR RI yang menilai perlunya langkah cepat pemerintah untuk memperkuat sistem pencegahan penyakit menular di perkotaan.

Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyebut lonjakan kasus ISPA menjadi sinyal lemahnya sistem kewaspadaan penyakit berbasis komunitas, khususnya di daerah dengan kepadatan penduduk dan tingkat polusi tinggi seperti Jakarta.

“Peningkatan kasus ISPA harus dipandang sebagai peringatan dini. Ini menunjukkan adanya celah besar dalam sistem pencegahan penyakit menular di masyarakat,” kata Yahya.

Menurut data Dinas Kesehatan DKI Jakarta, sebanyak 1.966.308 kasus ISPA tercatat sejak Januari hingga Oktober 2025. Kenaikan paling signifikan terjadi mulai pertengahan tahun, bertepatan dengan meningkatnya polusi udara dan perubahan cuaca ekstrem.

Polusi dan Cuaca Jadi Pemicu Utama

Fenomena ini tidak hanya terjadi di Jakarta. Sejumlah kota besar lain seperti Bandung, Semarang, Surabaya, hingga Tabanan, Bali, juga melaporkan lonjakan serupa. Para ahli menilai kombinasi antara kualitas udara buruk, perubahan cuaca ekstrem, serta mobilitas tinggi masyarakat perkotaan menjadi pemicu utama penyebaran cepat ISPA. Polutan berukuran mikro yang terhirup setiap hari dapat memperparah kondisi saluran pernapasan, terutama pada anak-anak dan lansia.

Yahya mendesak Kementerian Kesehatan agar memperkuat Sistem Kewaspadaan Dini dan Respon (SKDR) di tingkat puskesmas dan fasilitas kesehatan primer. Ia menilai, respons cepat terhadap laporan kasus sangat penting untuk mencegah penyebaran lebih luas.

“Kemenkes harus meningkatkan pengawasan kualitas udara dan bekerja sama dengan Kementerian Lingkungan Hidup serta pemerintah daerah. Polusi terbukti punya korelasi kuat dengan naiknya kasus ISPA,” tegas Yahya.

Selain itu, ia meminta agar edukasi publik dilakukan secara masif, termasuk pentingnya penggunaan masker, menjaga ventilasi ruangan, dan segera memeriksakan diri jika mengalami gejala berat.

“Pendekatan pencegahan harus diperkuat, bukan hanya pengobatan,” ujarnya menambahkan.

Yahya juga mengingatkan bahwa lonjakan ISPA tidak boleh dianggap sebagai fenomena musiman. Pengalaman pandemi Covid-19, kata dia, membuktikan bahwa penyakit dengan gejala ringan bisa berkembang menjadi krisis kesehatan jika tidak ditangani dengan pendekatan ilmiah dan sistematis.

“Puskesmas harus menjadi garda terdepan untuk deteksi dini. Kita tidak boleh abai, karena potensi ancaman kesehatan masyarakat bisa muncul kapan saja,” katanya.

Politisi asal Jawa Timur itu menekankan pentingnya sinergi lintas kementerian dalam menghadapi lonjakan penyakit menular. Menurutnya, Kementerian Kesehatan tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan dari sektor lingkungan, transportasi, dan pemerintahan daerah. Yahya menegaskan bahwa Komisi IX DPR RI akan memperketat fungsi pengawasan terhadap kebijakan kesehatan nasional agar pemerintah tetap responsif terhadap potensi wabah.

“Perlindungan kesehatan masyarakat adalah tanggung jawab konstitusional negara. Lonjakan ISPA kali ini harus menjadi momentum memperkuat kesiapsiagaan sistem kesehatan nasional, dari hulu hingga hilir,” pungkasnya.