Krisis BBM Nonsubsidi, DPR Desak Pemerintah Bertindak Cepat dan Revisi Kebijakan Impor

METROJATENG.COM, JAKARTA – Kelangkaan BBM nonsubsidi yang terjadi di sejumlah SPBU sejak akhir Agustus 2025 mendapat sorotan tajam dari Anggota Komisi XII DPR RI, Ateng Sutisna. Politisi Fraksi PKS itu menilai persoalan ini bukan sekadar gangguan distribusi, melainkan krisis struktural akibat kebijakan energi yang tidak sinkron.

Ateng menyebut situasi ini sebagai “perfect storm” yang memukul masyarakat sekaligus pelaku usaha. Lonjakan permintaan terjadi setelah kebijakan kewajiban penggunaan QR code untuk membeli BBM bersubsidi seperti Pertalite dan Solar diberlakukan. Dampaknya, sekitar 1,4 juta kiloliter konsumsi beralih ke BBM nonsubsidi.

“Demand shock sebesar itu jelas tidak mungkin diantisipasi dalam waktu singkat. Apalagi di sisi pasokan, pemerintah justru menerapkan sistem impor ‘satu pintu’ yang membuat SPBU swasta bergantung penuh pada Pertamina,” tegas Ateng, melalui keterangan tertulis, Jumat (19/9/2025).

Menurutnya, kondisi ini berakibat fatal: stok di SPBU swasta menipis, masyarakat resah, hingga pekerja kehilangan mata pencaharian. “Ini bukan soal kapal telat atau distribusi macet, melainkan masalah desain kebijakan yang tidak nyambung,” tambahnya.

Ateng pun mendorong pemerintah segera mengambil langkah jangka pendek dan panjang. Dalam jangka pendek, ia meminta skema kerja sama B2B antara Pertamina dan SPBU swasta berjalan adil tanpa hambatan birokrasi, serta data pasokan dan distribusi dibuka secara transparan.

“Kalau Pertamina tidak sanggup penuhi kebutuhan, jangan ragu memberi izin impor tambahan. Yang penting pasokan stabil dan masyarakat tenang,” ujarnya.

Untuk jangka panjang, ia menekankan perlunya revisi aturan impor satu pintu agar sesuai dengan semangat Undang-Undang Migas yang mengutamakan persaingan sehat. Selain itu, pembangunan kilang baru dan penguatan infrastruktur distribusi nasional harus dipercepat.

“Selama kita masih bergantung pada impor, krisis seperti ini akan berulang. Indonesia butuh kemandirian energi agar lebih tahan menghadapi gejolak pasar global,” pungkas Ateng.