DPR RI Akui Kekhilafan, Janji Lakukan Reformasi Usai Tragedi Aksi Mahasiswa

METROJATENG.COM, JAKARTA – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) akhirnya buka suara dan menyampaikan permohonan maaf terbuka kepada publik. Permintaan maaf itu lahir setelah gelombang protes mahasiswa beberapa waktu lalu berujung duka dengan adanya korban jiwa.

Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad, menegaskan bahwa peristiwa tersebut menjadi titik balik bagi parlemen. Menurutnya, sudah saatnya DPR melakukan evaluasi besar-besaran agar benar-benar bisa menjalankan peran sebagai wakil rakyat.

“Permintaan maaf ini tidak berhenti pada kata-kata. Evaluasi dan reformasi menyeluruh harus segera dijalankan,” ucap Dasco.

Reformasi yang dimaksud akan dipimpin langsung oleh Ketua DPR RI, Puan Maharani. Fokusnya, menghadirkan DPR yang lebih transparan, akuntabel, serta peka terhadap kritik publik.

Selain membenahi internal, DPR juga menyiapkan langkah konkret bersama pemerintah. Agenda yang disorot mulai dari pembentukan tim investigasi terkait kerusuhan, hingga pembahasan kebijakan fiskal yang dinilai banyak menuai protes. Pertemuan lanjutan dengan pemerintah dijadwalkan dalam waktu dekat untuk mempercepat realisasi rencana tersebut.

Langkah perbaikan internal juga mulai terlihat. DPR memutuskan menghentikan sejumlah tunjangan anggota dewan per 31 Agustus 2025, melakukan moratorium perjalanan dinas luar negeri, serta mengefisienkan kunjungan kerja di dalam negeri.

Tak hanya itu, parlemen membuka pintu bagi partisipasi publik, termasuk mahasiswa dan organisasi masyarakat sipil. “Kritik adalah vitamin bagi DPR. Kami ingin memastikan aspirasi rakyat bisa tersampaikan langsung, bukan hanya lewat wacana,” tegas Dasco yang juga politisi Partai Gerindra.

Dengan janji reformasi ini, DPR berusaha meyakinkan masyarakat bahwa tragedi lalu akan menjadi pelajaran berharga sekaligus titik awal perubahan menuju lembaga legislatif yang lebih dipercaya rakyat.