Menuju Jalanan Aman dan Logistik Berdaya Saing: DPR, Pemerintah, dan Pengemudi Sepakat Wujudkan Zero ODOL 2027

METROJATENG.COM, JAKARTA – Sebuah langkah besar menuju jalanan Indonesia yang lebih aman dan sektor logistik yang tertib telah disepakati. DPR RI bersama pemerintah dan perwakilan pengemudi logistik resmi membentuk tim bersama untuk merumuskan kebijakan Zero Over Dimension Over Loading (ODOL) yang akan diterapkan secara penuh pada tahun 2027.

Kesepakatan penting ini lahir dari rapat lintas sektor yang digelar di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (4/8/2025). Rapat tersebut mempertemukan para pemangku kepentingan utama: DPR RI, Kementerian Perhubungan, Kementerian Sekretariat Negara, dan Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara.

Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pembentukan tim teknis ini menjadi jembatan antara aspirasi pengemudi, regulasi pemerintah, dan kepentingan nasional terkait keselamatan serta infrastruktur.

“Presiden memberi perhatian serius pada isu over dimensi dan overload. DPR mengambil peran sebagai fasilitator agar kebijakan ini berjalan tanpa menimbulkan gesekan di lapangan,” ujar Dasco.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi yang turut hadir dalam pertemuan tersebut, menyambut baik inisiatif DPR. Ia menyebut kolaborasi ini sebagai momentum memperkuat sistem transportasi nasional berbasis keselamatan dan efisiensi.

“Kita akan mulai dari hal-hal mendasar: regulasi teknis, edukasi, hingga digitalisasi pengawasan. Tanpa dukungan pengemudi, kebijakan Zero ODOL tidak akan berjalan,” katanya.

Komitmen juga datang dari lapangan. Ketua Umum Aliansi Pengemudi Independen (API), Suroso, menyatakan bahwa para pengemudi siap menjadi bagian dari perubahan. Mereka tak hanya mendukung kebijakan ini, tetapi juga ingin terlibat aktif dalam proses edukasi dan pengawasan.

“Kami tidak ingin hanya dijadikan objek. Kami siap mendukung, asal ada kepastian hukum dan perlindungan yang jelas,” tegas Suroso.

Kerugian Triliunan dan Ribuan Nyawa Melayang

Data Kementerian Perhubungan menunjukkan bahwa pada 2024, lebih dari 60 persen kendaraan logistik masih tergolong ODOL. Setiap tahunnya, kerusakan jalan akibat kendaraan ODOL merugikan negara hingga Rp43 triliun, belum termasuk biaya sosial akibat kecelakaan.

Angka kecelakaan lalu lintas akibat ODOL juga mengkhawatirkan. Berdasarkan laporan Korlantas Polri, lebih dari 1.200 kecelakaan terjadi sepanjang 2023, sebagian besar di jalur logistik utama seperti Pulau Jawa dan Sumatera.

Tim teknis gabungan dijadwalkan mulai bekerja pada kuartal IV tahun ini. Adapun tahapan implementasi Zero ODOL dirancang agar berjalan bertahap dan minim resistensi:

• Tahun 2025–2026: Sosialisasi masif, penyusunan regulasi teknis, serta uji coba di jalur logistik utama.

• Tahun 2026: Penerapan terbatas pada angkutan prioritas seperti batu bara, semen, dan material berat lainnya.

• Tahun 2027: Implementasi penuh Zero ODOL di seluruh jaringan jalan nasional.

Kebijakan Zero ODOL 2027 bukan hanya soal mengatur dimensi dan muatan kendaraan. Ini adalah pintu masuk menuju transformasi sektor logistik Indonesia, lebih profesional, lebih berkelanjutan, dan lebih berdaya saing global.

Dengan kerja sama lintas sektor dan partisipasi aktif dari pengemudi, pemerintah berharap reformasi besar ini bisa menjadi warisan bagi generasi mendatang, jalanan yang lebih aman, angkutan yang lebih tertib, dan ekonomi yang lebih kokoh di atas fondasi infrastruktur yang terjaga.