Jateng Gratiskan SMA/SMK Negeri, Gus Yasin Dorong Sinergi Pendidikan Tanpa Pungutan

METROJATENG.COM, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah terus menunjukkan komitmennya dalam menjamin pendidikan menengah yang terjangkau bagi semua kalangan. Sejak tahun 2020, seluruh SMA, SMK, dan SLB Negeri di wilayah Jateng telah dibebaskan dari segala bentuk pungutan biaya. Kebijakan ini didukung penuh oleh alokasi dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) dari APBN dan Bantuan Operasional Pendidikan (BOP) dari APBD Provinsi.

“Pendidikan menengah di sekolah negeri sudah kami gratiskan sepenuhnya. Untuk swasta, kami juga siapkan BOSDa berbasis akreditasi, agar siswa dari keluarga kurang mampu tetap bisa menikmati pendidikan yang layak,” ujar Wakil Gubernur Jateng, Taj Yasin Maimoen, saat menerima kunjungan kerja Badan Aspirasi Masyarakat (BAM) DPR RI di Semarang.

Dalam pertemuan tersebut, Gus Yasin, sapaan akrab Taj Yasin, menyampaikan bahwa tantangan utama dalam dunia pendidikan kini bukan lagi sekadar pembiayaan, tapi juga akses dan kualitas. Persaingan masuk SMA negeri yang semakin ketat, menurutnya, harus diimbangi dengan peningkatan dukungan terhadap sekolah swasta, terutama dalam menyambut putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menegaskan wajibnya penyelenggaraan pendidikan dasar tanpa pungutan, termasuk di sekolah swasta.

“Putusan MK ini progresif, tapi pelaksanaannya butuh tahapan dan kebijakan afirmatif. Sekolah swasta yang selama ini bertumpu pada iuran harus didukung dengan skema pembiayaan yang jelas dari pusat dan daerah,” ungkapnya.

Ia pun menekankan pentingnya penyusunan roadmap bersama antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, untuk menghindari tumpang tindih kebijakan dan memastikan pemerataan layanan pendidikan.

Kota Semarang menjadi contoh nyata dari kolaborasi ini. Pada 2025, Pemkot Semarang mengalokasikan anggaran pendidikan lebih dari Rp1,3 triliun atau sekitar 21 persen dari total APBD, termasuk Rp11,9 miliar untuk SD swasta dan Rp11,7 miliar untuk SMP swasta.

Ketua BAM DPR RI, Ahmad Heryawan, mengapresiasi langkah maju yang telah ditempuh Pemprov Jateng. “Kami melihat Jawa Tengah sebagai daerah yang serius mewujudkan pendidikan gratis dan inklusif. Ini bukti bahwa keberpihakan terhadap rakyat kecil bukan sekadar wacana,” kata mantan Gubernur Jawa Barat itu.

Kunjungan kerja BAM DPR RI ini menjadi bagian dari upaya menyerap aspirasi daerah terkait implementasi putusan MK dan memperkuat arah kebijakan nasional di bidang pendidikan yang lebih merata dan berkeadilan.