DPR RI Kritisi Hilirisasi Tambang, Evita: Jangan Tukar Surga Laut dengan Tambang

METROJATENG.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, kembali mengingatkan pemerintah agar tidak melukai keindahan alam Indonesia demi ambisi hilirisasi industri. Kali ini, ia menyoroti potensi kerusakan lingkungan di Raja Ampat, salah satu destinasi diving terbaik dunia, akibat lalu lintas tongkang pengangkut nikel.

“Satu tongkang bisa merusak satu ekosistem karang. Kita mau kehilangan Raja Ampat hanya demi nikel? Ini tidak sepadan,” tegas Evita.

Raja Ampat, yang dikenal dengan kekayaan hayati laut luar biasa dan spot diving kelas dunia, kini terancam akibat aktivitas logistik industri tambang. Evita menilai, pendekatan pembangunan yang hanya fokus pada eksploitasi sumber daya justru mengabaikan potensi lain yang lebih berkelanjutan, pariwisata dan budaya lokal.

“Pariwisata adalah bentuk hilirisasi juga, mengubah keindahan alam menjadi nilai ekonomi tanpa merusaknya. Nikel bisa habis, tapi panorama Raja Ampat bisa terus memberi kehidupan, asalkan dijaga,” ujarnya.

Evita bahkan mencontohkan Swedia, yang memilih melindungi kawasan konservasi Laponia meskipun memiliki potensi tambang besar. Negara itu melarang pembukaan tambang di kawasan tersebut demi menjaga kehidupan masyarakat adat Sami dan lingkungan sekitarnya.

“Kita punya tanggung jawab yang sama. Wilayah konservasi bukan hanya soal alam, tapi juga kehidupan masyarakat adat yang sudah ratusan tahun hidup berdampingan dengan alam,” jelas legislator asal Jawa Tengah itu.

Evita mendesak pemerintah untuk tidak berhenti pada pencabutan izin semata. Ia meminta tindak lanjut nyata dalam bentuk audit menyeluruh, reklamasi wilayah rusak, dan pemulihan ekosistem secara komprehensif.

“Korporasi harus bertanggung jawab. Ada kewajiban reklamasi, kompensasi masyarakat terdampak, dan pelibatan aktif warga lokal dalam pengelolaan sumber daya secara berkelanjutan,” ujarnya.

Lebih jauh, Evita juga meminta agar pemerintah pusat memperketat pengawasan terhadap tata ruang dan investasi daerah, khususnya yang menyentuh kawasan konservasi dan geopark.

“Jangan ada lagi izin tambang yang nyasar ke wilayah strategis pariwisata,” katanya.

Komisi VII DPR, menurut Evita, akan terus mengawal isu ini secara ketat. Ia menegaskan bahwa pendekatan pembangunan di Papua, terutama Raja Ampat, harus mengedepankan pelestarian dan kesejahteraan, bukan eksploitasi.

“Raja Ampat adalah mahakarya alam yang tak ternilai. Jangan tukar keajaiban itu dengan tambang yang hanya meninggalkan lubang,” tutupnya.