3,4 Juta Warga Jateng Dapat Bansos 2025, Pemerintah Siapkan Rp12 Triliun

METROJATENG.COM, WONOSOBO – Pemerintah pusat menyiapkan ‘amunisi’ besar untuk menekan angka kemiskinan di Jawa Tengah. Sebanyak 3.476.830 keluarga penerima manfaat (KPM) di provinsi ini dijadwalkan menerima bantuan sosial (bansos) tahun 2025, dengan total anggaran mencapai Rp12,396 triliun.

Langkah ini merupakan bagian dari misi besar Presiden Prabowo Subianto untuk menghapus kemiskinan ekstrem pada 2026 dan memangkas kemiskinan nasional di bawah 5 persen pada 2029.

“Sesuai arahan Presiden, semua program harus sinkron, mulai dari data hingga pelaksanaan di lapangan. Tujuannya agar manfaat bansos benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Menteri Sosial Syaifullah Yusuf saat bertemu pilar-pilar kesejahteraan sosial di Pendopo Kabupaten Wonosobo, Minggu (1/6/2025).

Syaifullah menekankan pentingnya verifikasi data sebagai fondasi utama. “Data harus valid sejak awal. Setelah itu perencanaan, implementasi, hingga monitoring dan evaluasi akan berjalan dengan baik,” ujarnya.

Di Jawa Tengah, ribuan petugas sosial siap menjalankan tugas berat ini. Mereka antara lain:

• 4.986 Pendamping PKH

• 543 Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)

• 5.333 Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)

• 1.064 Taruna Siaga Bencana (Tagana)

• 111 Pendamping Rehabilitasi Sosial

• 28 Pelopor Perdamaian (Pordam)

Merekalah ujung tombak yang akan memastikan data dan distribusi bansos tepat sasaran.

Gubernur Luthfi: Kuncinya Ada di Data

Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya sinkronisasi data antara pusat dan daerah. Menurutnya, intervensi akan lebih tepat jika semua pihak menggunakan satu data yang sama. Menurutnya, berdasarkan data BPS per September 2024, angka kemiskinan Jateng masih 9,58%, sedangkan kemiskinan ekstrem tercatat 0,89%.

“Kolaborasi data adalah senjata utama. Dengan itu, kita bisa bergerak bersama menurunkan kemiskinan ekstrem,” katanya.

Untuk percepatan penanggulangan kemiskinan, Pemprov Jateng telah mengintegrasikan program sampai ke tingkat desa. Salah satunya adalah Program Satu OPD Satu Desa Dampingan yang menyasar 1.287 desa prioritas di 35 kabupaten/kota.

“Desa dengan jumlah penerima bansos lebih dari 60% otomatis akan kami intervensi langsung melalui dinas terkait,” tegas Luthfi.

Selain bansos rutin, bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) sebanyak 17.000 unit juga siap digelontorkan tahun 2025. Tak hanya itu, sektor pendidikan pun jadi perhatian, dimana 5.000 anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem akan menerima beasiswa melalui kemitraan SMA/SMK swasta.

“Kami juga menyiapkan sarana Sekolah Rakyat sesuai arahan pemerintah pusat,” tambahnya.

---

Jika kamu