METROJATENG.COM, JAKARTA – Suasana akademik di Universitas Islam Negeri (UIN) Walisongo Semarang mendadak menjadi sorotan setelah insiden yang diduga sebagai intimidasi oleh anggota Babinsa. Anggota Komisi III DPR RI, Abdullah, buka suara dan menyayangkan keras kejadian tersebut.
Insiden itu terjadi pada Senin (14/4/2025) saat sekelompok mahasiswa dari Kelompok Studi Mahasiswa Walisongo (KSMW) dan Forum Teori dan Praktik Sosial (FTPS) tengah menggelar diskusi bertema “Fasisme Mengancam Kampus: Bayang-Bayang Militer Bagi Kebebasan Akademik”. Diskusi yang berlangsung di area Kampus III UIN Walisongo itu terganggu oleh kehadiran seorang anggota TNI aktif, Sertu Rokiman, yang disebut-sebut menanyakan identitas para peserta dan panitia.
Reaksi pun muncul. Mahasiswa menilai sikap Babinsa itu sebagai bentuk intimidasi terselubung. Yang membuat situasi kian memanas, Sertu Rokiman disebut enggan menyebutkan identitasnya saat diminta menunjukkan siapa dirinya.
Menanggapi polemik tersebut, Kepala Dinas Penerangan TNI AD, Brigjen TNI Wahyu Yudhayana menyebut kehadiran Sertu Rokiman murni dalam rangka tugas pemantauan wilayah, bukan intimidasi. Menurutnya, sebagai Babinsa, Sertu Rokiman berkewajiban mengetahui berbagai aktivitas yang berlangsung di wilayahnya.
Namun, Abdullah menilai bahwa kejadian itu tidak bisa dianggap sebagai sekadar miskomunikasi. Ia menegaskan bahwa atmosfer diskusi akademik tidak boleh diintervensi, apalagi oleh aparat bersenjata.
“Kebebasan akademik adalah hak yang dijamin dalam sistem demokrasi. Ketika mahasiswa merasa terintimidasi, itu adalah alarm bahaya bagi dunia pendidikan kita,” tegas legislator dari Dapil Jawa Tengah VI itu, Sabtu (19/4/2025).
Lebih jauh, ia menyebut bahwa tindakan tersebut bisa mengganggu kebebasan berpikir mahasiswa dan menciptakan suasana kampus yang tidak kondusif. Ia juga mempertanyakan kehadiran peserta tak dikenal yang enggan mengungkapkan identitas dalam diskusi tersebut.
Kampus Harus Jadi Ruang Aman
Mas Abduh menegaskan bahwa kampus bukanlah barak militer, tapi benteng terakhir dari kebebasan berpikir. Ia menyerukan agar semua pihak—termasuk TNI—menghormati ruang akademik.
“Kampus itu tempat mahasiswa bebas berekspresi secara ilmiah, bukan tempat untuk diawasi atau ditakut-takuti,” tegasnya.
Sebagai bagian dari Komisi III DPR RI yang membidangi hukum dan HAM, ia juga meminta agar Komisi I DPR memanggil pihak TNI untuk memberi penjelasan secara resmi. Ia mengingatkan kembali bahwa dalam semangat reformasi, TNI harus netral dari urusan sipil, termasuk dunia pendidikan.
“Sudah waktunya kita mengingatkan bahwa TNI profesional itu tidak berpolitik, tidak berbisnis, dan tidak mengintimidasi rakyat sipil,” pungkasnya.
Comments are closed.