METROJATENG.COM, JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Cucun Ahmad Syamsurijal mengapresiasi pencairan dua jenis bantuan sosial (Bansos) yang diberikan oleh pemerintah pada bulan Maret, menjelang Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Menurut Cucun, bantuan sosial ini diharapkan bisa membantu masyarakat yang membutuhkan, terutama dalam memenuhi kebutuhan Lebaran.
Cucun menyampaikan hal ini menanggapi arahan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, yang meminta Pemerintah Daerah (Pemda) untuk segera menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat sebelum Lebaran 2025. “Bansos yang disalurkan sebelum Hari Raya Idul Fitri ini sangat bermanfaat, terutama bagi keluarga dari kalangan ekonomi menengah ke bawah,” kata Cucun pada Kamis (27/3/2025).
Sebagai informasi, pada Maret 2025, dua program Bansos dari Kementerian Sosial (Kemensos) telah cair, yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT). Cucun mengapresiasi Pemerintah, khususnya Presiden Prabowo Subianto, yang berkomitmen menyalurkan bantuan sosial kepada masyarakat sebelum Lebaran.
“Ini sangat penting, mengingat kebutuhan masyarakat akan meningkat menjelang Idul Fitri. Dengan adanya bantuan sosial ini, diharapkan dapat meringankan beban mereka dan menambah kebahagiaan di Hari Kemenangan nanti,” ujar Cucun, anggota DPR dari Dapil Jawa Barat II.
Pencairan PKH tahap pertama tahun 2025 berlangsung antara Januari hingga Maret 2025, dengan proses pencairan dilakukan bertahap menjelang Lebaran. Sementara itu, pencairan BPNT berlangsung setiap bulan, termasuk pada bulan Maret 2025 yang akan berakhir pada akhir bulan ini.
Bagi keluarga penerima manfaat (KPM), Bansos ini dapat dicairkan selama Maret 2025 atau menjelang Hari Raya Idul Fitri. Namun, waktu penerimaan bansos bisa berbeda di setiap daerah, tergantung pada sistem distribusi dan kesiapan masing-masing wilayah.
Penyaluran Bansos dilakukan melalui PT Pos Indonesia dan sejumlah bank milik negara, seperti BRI, Mandiri, BNI, dan BTN. Oleh karena itu, Cucun mengingatkan Pemda untuk memastikan bantuan sosial cair tepat waktu dan tidak disalahgunakan oleh pihak yang tidak berhak. Ia juga menekankan pentingnya pengawasan yang ketat agar bantuan sampai ke tangan yang berhak.
“DPR akan meminta laporan berkala dari Pemda terkait penyaluran bantuan sosial ini. Pastikan bantuan sampai tepat sasaran dan tepat waktu, karena banyak masyarakat yang mengharapkan bantuan ini segera disalurkan,” tegas Cucun.
Selain itu, Cucun mendorong penggunaan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan penerima Bansos benar-benar sesuai dengan target. Ia juga mengusulkan agar daftar penerima Bansos dapat diakses publik untuk meningkatkan transparansi.
“Anggota DPR kini sedang dalam masa reses, dan mereka bisa memaksimalkan pengawasan penyaluran bantuan sosial di daerah pemilihan masing-masing,” tambahnya.
Cucun juga mengingatkan agar Pemda bekerja secara optimal dalam distribusi Bansos. Ia bahkan mendorong pemberian sanksi bagi Pemda yang terlambat menyalurkan bantuan atau yang terlibat dalam penyalahgunaan anggaran.
“Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan jajarannya berkomitmen untuk membantu masyarakat jelang Hari Raya. Kami di DPR juga memiliki peran penting untuk memastikan Bansos tepat sasaran dan tepat waktu,” kata Cucun.
Selain PKH dan BPNT, beberapa jenis Bansos lainnya, seperti Bantuan Langsung Tunai Dana Desa (BLT-DD) dan Bansos Program Indonesia Pintar (PIP), juga akan disalurkan pada bulan Maret 2025. Cucun berharap setiap kepala daerah di Indonesia dapat mengawal dan memastikan penyaluran bantuan ini berjalan lancar.
Comments are closed.