Petani di Banyumas Berharap Dilibatkan dalam Program MBG

METROJATENG.COM, PURWOKERTO – Para petani di Kabupaten Banyumas, berharap untuk bisa dilibatkan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG). Mereka berharap bisa turut menyuplai kebutuhan MBG, seperti beras serta beragam sayuran.

Anggota DPRD Banyumas, H Rachmat Imanda SE. Ak mengatakan, aspirasi tersebut muncul saat ia melakukan reses di Desa Kalisube, Kecamatan Banyumas. Menurutnya, setelah Kecamatan Banyumas menjadi pilot project program MBG, masyarakat sudah merasakan manfaatnya, sehingga para petani ingin turut dilibatkan.

“Kemarin waktu reses di Kalisube, banyak petani yang menyampaikan aspirasi ingin dilibatkan dalam program MBG. Hal ini tentu sejalan dengan program yang dicanangkan Pak Presiden Prabowo Subianto, dimana MBG harus melibatkan masyarakat desa. Hanya saja, untuk mekanismenya harus melalui koperasi ataupun Badan Usaha Milik Desa (BUMDes),” terang Imanda, Kamis (6/2/2025).

Harapan agar dilibatkan dalam progam MBG ini tidak hanya disampaikan para petani, tetapi juga peternak yang juga ingin ikut berpartisipasi. Imanda menyatakan, ia menyambut baik keinginan para petani serta peternak tersebut dan siap untuk menindaklanjuti dengan mempertanyakan mekanismenya agar mereka bisa dilibatkan.

Kekurangan Pupuk

Selain keikutsertaan dalam program MBG, lanjut Imanda, para petani juga menyampaikan keluhan terkait kekurangan pupuk. Dimana pemerintah tengah menggencarkan program percepatan tanam, namun di sisi lain, para petani masih kekurangan pupuk subsidi.

“Bukan kelangkaan, tetapi kekurangan. Jadi ada beberapa faktor yang bisa menjadi penyebab, mungkin memang alokasi pupuknya memang kurang, atau bisa juga karena petani terlalu berlebihan menggunakan pupuk atau mungkin perhitugan luasan lahan dengan kebutuhan pupuk yang belum sinkron,” tuturnya.

Wakil rakyat dari Partai Gerindra ini mengatakan, ia akan menindaklanjuti keluhan tersebut dengan menanyakan langsung ke Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (Dinpertan KP) Kabupaten Banyumas. Mengingat, upaya memperkuat ketahanan pangan harus didukung oleh semua pihak.

“Kalau untuk proses pembelian pupuk subsidi, petani sudah sangat dimudahkan, hanya perlu menunjukan KTP saja, sehingga yang masih menjadi persoalan tinggal kuota pupuknya,” ujarnya.

Selain masalah seputar pertanian, dalam reses yang dilakukan pada tiga desa tersebut, Imanda juga mendapat keluhan terkait sarana dan prasarana seperti jalan lingkungan, rumah rembug, hingga keberadaan embung di SMK Kalibagor yang butuh perbaikan.

Untuk usulan perbaikan embung, lanjut Imanda, merupakan kewenangan provinsi karena berada di lingkungan SMK dan ia akan meneruskan aspirasi tersebut ke propinsi. Sedangkan untuk perbaikan sarpras jalan dan lainnya yang menjadi ranah kabupaten, akan ditindaklanjuti dengan mengawal anggaran.

“Pada dasarnya semua usulan pembangunan ataupun perbaikan sudah dibahas dalam Musrenbang, usulan dari masyarakat kemungkinan juga sudah masuk, hanya saja ketika mereka bertemu langsung dengan wakil rakyat, maka usulan tersebut akan dikawal dan menjadi prioritas,” pungkasnya.