Pertumbuhan Ekonomi Tinggi, Tapi Pengangguran Bertambah, Ini Penjelasan Bappedalitbang Banyumas
METROJATENG.COM, PURWOKERTO – Angka pertumbuhan ekonomi Kabupaten Banyumas Tahun 2023 tercatat cukup tinggi, yaitu menyentuh 5,4 persen, melampaui pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah (Jateng) yang hanya 4,98 persen. Namun, tingginya pertumbuhan ekonomi, tidak berdampak pada angka pengangguran, dimana angka pengangguran justru meningkat.
Kabid Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Banyumas, Joko Purwoko Suranto S.T, M.T mengatakan, sepanjang Tahun 2023 lalu, investasi di Banyumas mengalami peningkatan, sehingga pertumbuhan ekonomi juga meningkat. Hanya saja, investasi yang masuk sebagian besar adalah investasi padat modal, sehingga tidak mampu mengurangi angka pengangguran.
“Hal ini menjadi evaluasi bagi kami, ke depan, akan lebih diutamakan untuk menggaet investasi padat karya, sehingga selain meningkatkan pertumbuhan ekonomi, juga mampu mengurangi angka pengangguran”, jelasnya.
Dari data Bappedalitbang Banyumas, angka pengangguran pada Tahun 2022 sebesar 6,02 persen. Dan di Tahun 2023, meningkat menjadi 6,35 persen. Sementara untuk angka pengangguran di Provinsi Jateng landai, meskipun pertumbuhan ekonomi masih di bawah Banyumas.
“Angka penggangguran Jateng landai, karena tertopang adanya kawasan industri yang banyak menyerap tenaga kerja, seperti di Solo Raya, Brebes, Kendal dan lainnya. Kabupaten Banyumas sebenarnya juga sudah menyiapkan kawasan industri di Kecamatan Wangon, tetapi masih dalam proses”, terang Joko.
Meskipun angka pengangguran meningkat, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Banyumas pada Tahun 2023, yaitu mencapai 73,96 persen. Sedangka IPM Provinsi Jateng pada angka 73,39 persen dan kabupaten tetangga rata-rata pada kisaran 70 – 72 persen.
Indikator Makro Daerah
Sementara itu, dalam draf awal Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang telah selesai rancangan teknokratiknya pada bulan Juli 2024 lalu, masih menitikberatkan pada dua indikator makro daerah yaitu kemiskinan dan pengangguran.
“Dua indikator makro tersebut, harus ada upaya keras untuk menyelesaikannya, yaitu mengurangi angka kemiskinan dan pengangguran”, kata Joko.
Terkait momentum Pilkada Banyumas 2024, visi-misi pasangan calon diharapkan tidak menyimpang jauh dari RPJMD Banyumas. Menurut Joko, sebelumnya, Komisi Pemilihan Umum (KPU) Banyumas juga telah berkirim surat ke Bappelitbang untuk membantu mengoreksi visi-misi paslon apakah sudah sesuai dengan RPJMD atau belum. Sehingga nantinya, visi-misi bisa berjalan beriringan dengan RPJMD.
“Pada intinya visi-misi paslon, muaranya sama dengan RPJMD yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hanya saja, sesuai dengan kepentingannya, maka disampaikan dengan bahasa kampanye yang lebih mudah dimengerti masyarakat. Sedangkan di Bappeda menggunakan regulasi dan aturan sesuai ketentuan, tetapi intinya sama. Misalnya peningkatan akses pendidikan, pemberdayaan UMKM dan lainnya”, papar Joko. (ADV)