Ditunggu! Strategi dan Inovasi Para Cakada Untuk Selesaikan Permasalahan Banyumas 5 Tahun Mendatang

METROJATENG.COM, PURWOKERTO – Meskipun ada target dari pusat, namun para calon bupati dan wakil bupati masih diberi peluang untuk melakukan inovasi terkait kebijakan. Karenanya, strategi dan inovasi para calon kepala daerah (Cakada) dinanti untuk menyelesaikan permasalahan Banyumas 5 tahun ke depan.

Hal tersebut dipaparkan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappedalitbang) Banyumas, Dedy Noerhasan dalam diskusi yang digelar Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Banyumas. Menurutnya, saat ini Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Banyumas sudah disetujui oleh DPRD Banyumas dan sekarang sedang tahap evaluasi gubernur. Diharapkan pada bulan ini, RPJMD sudah bisa ditetapkan.

“Ada beberapa hal yang targetnya sudah ditetapkan oleh pemerintah pusat, misalnya terkait angka kemiskinan yang harus dalam kisaran 0 hingga 0,6 persen, ada juga permasalahan infrastruktur, pengangguran dan lainnya. Permasalahan-permasalahan inilah yang dihadapi Banyumas dan nantinya para calon kepala daerah mempunyai strategi ataupun inovasi untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, yang tertuang dalam visi-misi”, jelasnya.

Meskipun ada beberapa target nasional yang harus dijalankan, namun peluang bagi calon kepada daerah untuk berinovasi masih terbuka lebar.

Lebih lanjut Dedy memaparkan, laju pertumbuhan ekonomi Banyumas tahun ini melambat, yaitu 5,4 persen, sedangkan tahun sebelumnya mencapai 5,86 persen. Sementara angka kemiskinan Banyumas meskipun menurun, namun masih lebih tinggi dari angka nasional  maupun propinsi.

“Dengan jumlah penduduk Banyumas sebanyak 1,8 juta, tercatat 207 ribu jiwa masih masuk kategori miskin”, ungkapnya.

Namun, lanjut Dedy, pendapatan per kapita penduduk Banyumas sebenarnya naik, yaitu kisaran Rp 500 ribu per bulan, sebelumnya hanya Rp 477 ribu per bulan. Meskipun angka kemiskinan naik, tetapi jika dibandingkan dengan kabupaten tetangga, pendapatan per kapita masih tinggi Banyumas.

“Sehingga orang Banyumas yang termasuk kategori miskin, jika pindah ke Cilacap atau Purbalingga sudah tidak masuk kategori miskin lagi, karena per kapita wilayah tersebut hanya pada kisaran Rp 300-400 ribu per bulan”, terangnya.

Dedy menyebut, berbagai permasalahan Banyumas ini, menjadi ruang bagi para calon kepada daerah untuk melakukan strategi ataupun inovasi yang nantinya tertuag dalam visi-misi.

 

Sumber Air

Sementara itu, aktivis perempuan yang juga dosen Fakultas Kedokteran Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) Purwokerto, Nurlaela Diryati mengungkapkan tentang permasalahan air bersih yang masih terdampak akibat proyek Pembangkit Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTB). Dimana ribuan warga dari 8 desa terdampak dan kehilangan mata pencahariannya sebagai petani ikan.

“Saat ini kondisi air memang sudah jernih, namun debit air jauh berkurang. Mega proyek PLTB menimbulkan kemiskinan baru bagi warga terdampak, karena mereka tidak bisa lagi memelihara ikan, yang sebelumnya menjadi sumber utama mata pencahariannya”,paparnya.

Diskusi yang dipandu dosen FISIP Unsoed, Indaru Setyo Nurprojo ini semakin gayeng, saat Ketua DPD II Partai Golkar Banyumas, Arief Dwi Kusuma Wardhana memaparkan permasalahan hutang yang harus dibayar Banyumas akibat tersandera dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

“Sampai dengan 2026, Banyumas masih tersandera hutang PEN, ini menjadi PR besar bagi calon kepala daerah. Sehingga jika akan berinovasi, sebaiknya jangan hanya mengandalkan APBD. Sebab pemimpin seharusnya mampu menarik investasi, jangan mengganggu APBD dengan inovasi-inovasi tersebut. Menurut saya, membangun Banyumas dengan investasi jilid 2 ini penting”, ucapnya.

Diskusi yang berlangsung di Bud’s Skay Lounge Hotel Meotel Purwokerto ini juga dihadiri salah satu bakal calon wakil bupati, Mohammad Luqman atau yang biasa disapa Gus Luqman. Hadir pula dari kalangan ormas seperti Pemuda Pancasila, GP Anshor Banyumas, Pemuda Muhammadiyah hingga LSM Gebrak RI, aktivis dan akademisi, serta dari partai politik.