Terkait Hak Pengelolaan Lahan, DPRD Cilacap dan Akademisi Minta Pemkab Berlaku Transparan
METROJATENG.COM, CILACAP – DPRD Cilacap dan akademisi meminta agar Pemkab Cilacap bertindak transparan dalam proses pengalihan Hak Pengelolaan Lahan (HPL). Terutama terkait proses HPL yang akan digunakan PT Solusi Bangun Indonesia Tbk. (SBI) dari BUMD.
Anggota Komisi A DPRD Cilacap yang menangani bidang hukum dan pemerintahan, Harun Ar Rosyid mengatakan, transparansi sangat diperlukan, terlebih saat ini tengah berada dalam situasi politik menjelang Pilkada serentak 2024.
“Saya minta dan mendorong Pemkab Cilacap melalui dinas terkait, jadilah regulator yang baik. Utamakan transparansi, akuntabilitas. Jangan sampai proses HPL ini ditumpangi kepentingan politik, terutama Pilkada 2024,” kata politisi Partai Demokrat tersebut, Senin (12/8/2024).
Harun optimistis, momentum pergantian Pj Bupati Cilacap dari Awaluddin Muuri kepada M. Arief Irwanto menjadi tepat. Menurutnya, regulasi, aturan dan keterbukaan adalah nilai yang harus dikedepankan, siapapun dan apapun latar belakang yang menjadi pimpinan.
“Sebagai wakil rakyat, saya akan intens melakukan pengawasan proses HPL. Memastikan transparansi publik serta netralitas eksekutif terkait komitmen bebas kepentingan politik. Jangan sampai kebijakannya menjadi masalah di kemudian hari”, tutur anggota DPRD Cilacap tiga periode ini.
Tarif HPL
Sementara itu, Kepala LP2M Universitas Nahdlatul Ulama Imam Al Ghozali (UNUGHA) Cilacap, Fahrur Rozi M.Hum menyampaikan terkait penentian tarif HPL. Menurutnya, semua harus sesuai dengan aturan, meminimalisir potensi pelanggaran hukum dan sesuai SOP.
“Secara prinsip saya sangat setuju, ketika HPL diserahkan kepada BUMN dengan standar profesional. Hanya penekanannya, semua proses harus transparan, sesuai aturan dan bersih dari anasir politik”, kata Rozi.
Menurutnya, jika urusan profesional diciderai dengan kepentingan politik maka tujuan kemanfaatan untuk masyarakat sulit terwujud. Padahal, HPL dari BUMD kepada BUMN diyakini akan membuka peluang manfaat untuk Pemkab dan juga masyarakat secara luas.
