Tak Ada WFH, ASN Pemkot Semarang Justru Dikenakan Pemotongan TPP 15% Jika Membolos

METROJATENG.COM, SEMARANG – Pemkot Semarang tidak membelakukan ketentuan work from home (WFH). Sebaliknya, para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang kedapatan membolos justru dikenakan sanksi pemotongan Tambahan Penghasilan Pegawal (TPP) sebesar 15%.

Wali Kota Semarang, Hevearita Gunaryanti Rahayu mengatakan, para ASN sudah libur selama 10 hari dan waktu libur tersebut sudah sangat cukup untuk berlebaran.

“Sudah 10 hari libur, sehingga sekarang waktunya untuk berbenah, mulai melakukan pelayanan normal kembali”, kata Mba Ita, sapaan Hevearita.

Mba Ita menyatakan,  pihaknya tidak memberlakukan WFH. Meskipun begitu, beberapa ASN ada yang sudah mengajukan izin karena sesuatu hal yang mendesak, yaitu alasan kesehatan dan ada yang kerabatnya meninggal.

“Semalam beberapa izin ke saya, seperti Camat Ngaliyan karena kakak iparnya meninggal sehingga menyampaikan izin. Kemudian, staf ahli, Pak Agus sedang pemulihan lantaran masih sakit. Kalau tidak izin akan ada sanksi pemotongan TPP 15%”, jelasnya.

Tidak Macet

Hal senada juga disampaikan Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP) Pemkot Semarang, Joko Hartono. Ia menyebut jika imbauan yang disampaikan Menpan RB tentang WFH hanya untuk mengurangi kemacetan. Sedangkan Kota Semarang tidak menerapkan WFH lantaran lalu lintas lancar.

“Alhamdulillah lalu lintas lancar sehingga semua pegawai hari ini sudah kembali ke Semarang. Namun demikian kami akan lakukan pengecekan, sidak-sidak ke OPD dan tentunya kami juga sudah punya absen deteksi wajah berdasarkan lokasi”, tuturnya.

Terkait sanksi bagi ASN membolos, Joko mengaku akan ada pemotongan TPP 15 persen perhari bagi yang ketahuan membolos.

“Sanksi kalau nanti ketahuan kawan-kawan ASN tidak masuk pada hari ini, dia akan kena potongan TPP 15 persen. Besar sekali potongannya, satu harinya potongan 15 persen, jika yang bersangkutan tidak masuk 8 hari, ya sudah habis semua TPP-nya”, ungkapnya.