Koalisi Masyarakat Sipil Minta MK Hadirkan Jokowi dan 8 Pejabat Dalam Sidang Sengketa Pilpres 2024
METROJATENG.COM, JAKARTA – Koalisi Masyarakat Sipil untuk Demokrasi dan Antikorupsi yang terdiri dari aktivis, serta tokoh demokrasi dan HAM, meminta Mahkamah Konstitusi (MK) untuk menghadirkan Presiden Jokowi dan 8 pejabat dalam persidangan sengketa Pilpres 2024.
Permintaan tersebut disampaikan dalam bentuk surat terbuka dan diterima oleh Kepala Biro Humas dan Protokol MK, Budi Wijayanto berserta jajarannya, Kamis (4/4/2024).
“Dalam surat tersebut, kami dari Koalisi Masyarakat Sipil, meminta agar hakim konstitusi menghadirkan dan meminta keterangan dari Presiden RI Bapak Joko Widodo dan juga delapan menteri dan pejabat kementerian/lembaga yang kami pandang sangat penting keterangannya untuk didengarkan dalam sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU)”, kata perwakilan Koalisi Masyarakat Sipil, Usman Hamid.
Delapan menteri yang dimaksud adalah Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Jaksa Agung Sanitiar Burhanuddin, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Agus Subiyanto, serta Kepala BIN Budi Gunawan.
Usman menyatakan, pihaknya memahami jika waktu yang tersedia menangani sengketa Pilpres 2024 terbatas. Namun, ia berharap surat terbuka yang mereka kirim dipertimbangkan para hakim konstitusi.
“Ini demi tercapainya kebenaran material, demi tercapainya keadilan yang bersifat substansial”, tuturnya.
Peran Jokowi
Menurutnya, di dalam surat tersebut disebutkan ada sejumlah hal sentral yang perlu mendapat perhatian khusus. Salah satunya adalah peran Jokowi yang mempengaruhi penyelenggaraan Pemilu 2024.
“Ada peran Presiden Jokowi yang sangat mempengaruhi penyelenggaraan pemiu, baik itu melalui penyaluran bansos, pengerahan aparat TNI, maupun Polri”, terangnya.
Sebagai informasi, Koalisi Masyarakat terdiri dari mantan Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Adnan Topan Husodo, Mantan Ketua KPK Agus Rahardjo, Sekjen Transparency International Danang Widoyoko, Pakar Hukum Tata negara Feri Amsari, eks-Penyidik KPK Novel Baswedan. Kemudian, eks-Pimpinan KPK Saut Situmorang, Ketua Dewan Penasehat Public Virtue Research Institute Tamrin Amal, Direktur Amnesty International Indonesia Usman Hamid, serta Dewan Penasihat Perluden Titi Anggraeni. Lalu, sejumlah organisasi yang ikut serta seperti IM57+ Institute, LBHAP PP Muhammadiyah, Pusat Studi Hukum dan Kebijakan, Public Virtue Research Institute, Gerakan Salam 4 Jari dan Gerakan Antikorupsi Lintas Perguruan Tinggi.
