Sukseskan Pemilu 2024, Muhammadiyah Jateng Ajak Masyarakat Berpolitik Santun dan Beradab Mulai Dari Diri Sendiri
METROJATENG.COM, SEMARANG – Menghadapi Pemilu 2024, PW Muhammadiyah Jawa Tengah mengajak seluruh elemen masyarakat untuk berpolitik dengan santun dan beradab. Ini penting agar Pemilu dapat berlangsung dengan sukses dan aman.
Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua PW Muhammadiyah Jawa Tengah KH Jumari Al Ngluwari Dalam Dialog Kebangsaan yang digelar Lembaga Dakwah Komunitas PWM Muhammadiyah dengan tema Menangkal upaya Penyebaran Politik Identitas pada Pemilu 2024 di Hotel Grasia Semarang, Rabu (24/5).
Dijelaskan KH Jumari sebenarnya SARA itu tidak ada masalah dan akan menjadi masalah jika ditambahi oleh kepentingan politik. Untuk itu agar Pemilu 2024 berlangsung sukses masyarakat harus dapat melakukan komunikasi dengan baik dan beradab mulai dari diri kita sendiri, sehingga pendidikan politik sejak dini sangat penting bagi Muhammadiyah.
Menurutnya pendidikan politik bagi Muhammadiyah dengan santun dan beradab itu penting sekali. Karena berpolitik dengan baik akan membawa kita lebih maju dalam berpikir untuk memajukan negara Indonesia tercinta.
“Kita keluarga besar Perserikatan Muhammadiyah kuncinya mampu mengendalikan lisan kita, lisan itu diturunkan ke driji (jari tangan) kita,” lanjutnya.
Menurutnya, dalam berpolitik itu harus bisa bersikap lapang dada. Pasalnya ada dua penyakit jika tidak bisa berlapang dada. Pertama penyakit orang mudah dalam kesendirian dan kedua gejala orang yang tidak berpikir benar salah, tapi cocok atau tidak.
“Jadi kita harus bisa berkomunikasi dengan baik dan ini dimulai dari diri kita masing masing, jangan mencaci maki, atau menjelek-jelekan yang lain, karena ini bisa berbahaya,” ungkapnya.
Hadir dalam dialog kebangsaan Dr. H. Umar Ma’ruf, SH.MH sebagai pengamat hukum dan Drs. H. Fajar Arifin, MM yang menyampaikan materi “Pemilu Damai, beradab tanpa Hoaks dan SARA”
Dialog kebangsaan sendiri diikuti dari berbagai komunitas. Diantaranya komunitas penggemar Iwan Fals yang tergabung dalam Oi, Kormi, Pewaris, persatuan tuna netra Indonesia (pertuni), persadani yg biasa membina eks napiter, mualaf center, dan komunitas lainnya.
Sebagai pengamat hukum Umar Ma’ruf, menuturkan politik identitas itu sesuatu yang tidak bisa ditolak karena itu sudah merupakan bawaan. Politik identitas itu definisinya politik yang menggunakan isu identitas untuk kerja politik
Ia menjelaskan, dari sudut pandang orang hukum, politik identitas halal sepanjang terkait apa yang ditentukan sesuai konstitusi.
“Politik identitas itu bisa positif dan bisa negatif. Jadi seperti orang islam memilih orang islam itu biasa dan boleh. Yang tidak boleh itu menghina agama atau ras lainnya. Politisasi SARA yang mengarah black campaign yang tidak diperbolehkan,” tandasnya.
Untuk itu pihaknya berharap agar semua pihak bisa lebih berhati-hati dalam menyebarkan informasi-informasi yang mengarah ke black campaign dengan memanfaatkan SARA.
“Kalau mau ngeshare dicek dulu, jangan asal share,” tambahnya.
Pada kesempatan tersebut i juga dilakukan pembacaan deklarasi yang dipimpin Ketua Lembaga Dakwah Komunitas (LDK) Jawa Tengah AM Jumai bersama komunitas yang hadir. Deklarasi menyangkut kesiapan taat setia dan berkomitmen untuk menjaga Keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia, Pancasila, dan UUD 1945.
Selain itu juga mendukung terwujudnya pemilu serentak tahun 2024 yang aman, damai, tanpa hoax dan politisasi SARA. (tya)
