Jateng Sabet Dua Penghargaan KPK di Hakordia 2025, Komitmen Antikorupsi Makin Diperkuat

METROJATENG.COM, YOGYAKARTA – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah kembali menunjukkan komitmennya dalam membangun tata kelola yang bersih dan berintegritas. Pada Puncak Peringatan Hari Antikorupsi Sedunia (Hakordia) 2025 yang digelar di Bangsal Kepatihan, Kantor Gubernur DIY, Selasa (9/12/2025), Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menerima dua penghargaan penting dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Penghargaan tersebut meliputi Kompak API Terbaik dalam Pemberdayaan Penyuluh Antikorupsi (Paksi) dan Peringkat III Tata Kelola Pemerintah Daerah Tahun 2025 untuk kategori pemerintah provinsi. Keduanya menjadi penegas bahwa Jawa Tengah konsisten mendorong budaya antikorupsi hingga ke level birokrasi terendah.

“Penghargaan ini menjadi motivasi bagi seluruh aparatur, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, bahwa birokrasi harus dibangun dengan prinsip good dan clear governance. Ini bentuk komitmen kita dalam melayani masyarakat,” ujar Gubernur Luthfi usai menerima penghargaan.

Pemprov Jateng menetapkan integritas sebagai salah satu fokus utama dalam RPJMD 2025–2029. Bahkan, penguatan integritas dijadikan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan diinternalisasi ke dalam 136 program gubernur.

Langkah tersebut meliputi peningkatan kualitas ASN, penguatan zona integritas di OPD dan BUMD/BLUD, penerapan pelatihan antikorupsi berstandar ISO 37001 SMAP, serta dukungan anggaran dan peningkatan kompetensi bagi APIP agar pengawasan dapat menjangkau hingga tingkat desa.

Kebijakan itu juga dipadukan dengan pengendalian gratifikasi, optimalisasi pelaporan LHKPN, manajemen risiko, pendidikan antikorupsi, hingga mitigasi benturan kepentingan, selaras dengan Stranas PK dan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK.

Program Pendidikan dan Desa Antikorupsi Diperluas

Di sektor pendidikan, Program Sekolah Berintegritas (SBI) yang dimulai sejak 2023 kini telah mencakup 104 sekolah di seluruh Jateng. Program ini mendorong penanaman nilai antikorupsi sejak dini, penyusunan rencana aksi sekolah, hingga menciptakan lingkungan belajar yang bebas kekerasan dan praktik curang.

Selain itu, inisiatif Desa Antikorupsi berkembang pesat. Setelah direplikasi pada 2022, kini terdapat:

• 113 desa berstatus antikorupsi,

• 297 desa lainnya dalam proses menuju sertifikasi,

• tersebar di 29 kabupaten.

Sejumlah indikator menunjukkan kemajuan signifikan dalam tata kelola pemerintahan Jawa Tengah:

• Reformasi Birokrasi: 91,28

• Akuntabilitas Kinerja: 82,63

• SPIP Level 3 dengan skor 3,471

• Indeks Efektivitas Pencegahan Korupsi: Level 3 (3,096)

• Manajemen Risiko: 3,378

• Kepatuhan LHKPN: 100 persen dari 1.840 wajib lapor

Pada 2024, Jawa Tengah mencatat nilai MCP KPK sebesar 90,8, sedangkan Skor Stranas PK 2023–2024 mencapai 98,29, tertinggi secara nasional.