DPR Temukan Banyak Kejanggalan Distribusi Pupuk Subsidi

METROJATENG.COM, JAKARTA – Evaluasi Panitia Kerja (Panja) Pengawasan Distribusi Pupuk Bersubsidi Komisi IV DPR RI di Sumatera Utara kembali mengungkap sederet persoalan serius yang berpotensi mengganggu produktivitas pertanian nasional. Temuan tersebut mencakup ketidaktepatan data dalam sistem e-RDKK, serapan pupuk yang masih rendah, hingga harga pupuk subsidi yang jauh lebih tinggi dibandingkan Harga Eceran Tertinggi (HET) di lapangan.

Ketua Panja, Panggah Susanto, menyoroti bahwa akar masalah terbesar terletak pada ketidaksesuaian data penerima di e-RDKK yang menyebabkan distribusi tidak tepat sasaran. Ia menegaskan, pembenahan RDKK harus dilakukan sebelum memasuki musim tanam mendatang agar kebutuhan pupuk petani tidak kembali terganggu.

Masalah penyerapannya juga tak kalah mengkhawatirkan. Anggota Panja, Sonny T. Danaparamita, memaparkan bahwa meski pemerintah telah menurunkan harga pupuk subsidi hingga 20 persen, tingkat serapan masih belum optimal. Per September, serapan tercatat sekitar 5,5 juta ton dan hanya naik ke kisaran 7,5 juta ton. Angka tersebut dinilai masih jauh dari kebutuhan nasional yang diproyeksikan mencapai 9,5 juta ton per tahun.

“Saya ragu sisa target bisa terserap sepenuhnya. Bahkan kebutuhan 9,5 juta ton itu sendiri belum mengakomodasi seluruh petani,” ujarnya.

Selain itu, harga pupuk di beberapa daerah juga masih menjadi batu sandungan. Anggota Panja lainnya, Daniel Johan, mengungkapkan bahwa petani di sejumlah wilayah masih harus membayar lebih mahal dibandingkan HET. “Di daerah pemilihan saya, petani masih menebus Rp150.000 per 50 kilogram, padahal HET-nya Rp90.000,” tegasnya.

Ia mendorong pemerintah membuka hotline nasional agar petani bisa melapor jika menemukan praktik penyaluran yang tidak sesuai. Panja menilai, tingginya harga dan rendahnya ketepatan sasaran antara lain dipengaruhi jarak distribusi yang jauh, biaya logistik yang tinggi, serta lemahnya pengawasan pemerintah daerah.

Seluruh temuan ini akan dibawa ke Jakarta untuk dirumuskan menjadi rekomendasi strategis. Panja berharap langkah tersebut dapat memperbaiki tata kelola pupuk subsidi nasional, sehingga petani benar-benar mendapatkan haknya dan produktivitas pangan dapat terjaga.