Puan Apresiasi Kenaikan Gaji Hakim: Langkah Awal Menuju Reformasi Peradilan

METROJATENG.COM, JAKARTA – Ketua DPR RI Puan Maharani menyampaikan apresiasi atas langkah berani Presiden Prabowo Subianto yang menaikkan gaji para hakim hingga 280 persen. Menurutnya, kebijakan ini bukan hanya soal angka, melainkan sebuah sinyal kuat bahwa pemerintah serius ingin membenahi wajah hukum Indonesia.

“Kenaikan ini bukan sekadar bentuk penghargaan terhadap hakim, tapi juga dorongan nyata untuk mereformasi sistem kehakiman secara menyeluruh,” ujar Puan dalam pernyataan resminya, Jumat (13/6/2025).

Presiden Prabowo sebelumnya mengumumkan kenaikan gaji hakim secara resmi dalam acara pengukuhan Hakim Mahkamah Agung. Dalam pidatonya, ia bahkan menyatakan siap memangkas anggaran lembaga lain seperti TNI dan Polri demi mewujudkan sistem hukum yang adil dan berwibawa.

Bagi Puan, kebijakan ini merupakan angin segar bagi dunia peradilan. Ia menilai kesejahteraan yang layak bagi hakim adalah fondasi penting agar para penegak hukum dapat bekerja secara independen dan profesional.

“Ini bukan sekadar soal nominal. Ketika negara hadir memberi penghargaan kepada hakim, maka seharusnya diikuti pula oleh peningkatan integritas dan profesionalisme dalam menjalankan tugas,” jelas politisi PDI Perjuangan itu.

Namun, Puan mengingatkan bahwa kenaikan gaji bukanlah solusi tunggal. Reformasi peradilan harus digerakkan dalam kerangka yang lebih luas dan menyentuh akar permasalahan, dari transparansi proses mutasi hakim, penguatan Komisi Yudisial, hingga audit independen terhadap putusan-putusan pengadilan.

“Integritas tidak bisa dibeli. Ia dibangun lewat sistem etik yang ketat, pengawasan melekat, dan keberanian untuk menindak tegas pelanggaran,” tegasnya.

Ia juga menekankan pentingnya pendidikan antikorupsi sejak dini bagi calon hakim, serta keterbukaan informasi publik seperti Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) para hakim. Menurutnya, insentif harus selalu diimbangi dengan pengawasan.

“Langkah ini bisa menjadi momen penting. Tapi hanya akan berhasil jika seluruh elemen penegakan hukum berjalan dalam satu visi yang utuh: membangun sistem peradilan yang adil, transparan, dan bebas dari intervensi,” ujar Puan.

DPR, lanjutnya, siap mengawal pelaksanaan kebijakan ini hingga ke lapangan. “Kami akan memastikan bahwa reformasi sistem hukum bukan hanya retorika, melainkan perubahan nyata yang dirasakan masyarakat,” pungkas Puan.