Metro Jateng
Berita Jawa Tengah

Antisipasi Perusahaan Asuransi Kolaps, OJK-LPS Matangkan Skema Perlindungan Pemegang Polis

 

METROJATENG.COM, JAKARTA – Nasib pemegang polis ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan menjadi perhatian serius Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Kedua lembaga kini mempercepat persiapan Program Penjaminan Polis (PPP) yang dijadwalkan mulai beroperasi paling lambat Januari 2028.

Sebagai langkah konkret, OJK dan LPS menandatangani Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Pertukaran Data, Informasi, dan/atau Dokumen di Bali, Selasa (17/11/2026). Kesepakatan ini menjadi fondasi koordinasi kedua lembaga untuk memastikan program perlindungan pemegang polis dapat berjalan efektif ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan.

Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun OJK, Ogi Prastomiyono, mengatakan kesiapan Program Penjaminan Polis tidak bisa dilakukan secara mendadak. Akurasi data, ketepatan kepesertaan, serta koordinasi antarlembaga harus dibangun sejak awal agar program tersebut benar-benar mampu memberikan perlindungan kepada masyarakat.

“Penandatanganan Juklak ini merupakan langkah maju dalam mempersiapkan implementasi Program Penjaminan Polis yang diamanatkan Undang-Undang P2SK. Melalui program ini, kami berharap perlindungan terhadap pemegang polis semakin kuat dan kepercayaan publik terhadap industri asuransi dapat terus meningkat,” kata Ogi.

Program Penjaminan Polis merupakan instrumen perlindungan bagi pemegang polis, tertanggung, maupun peserta apabila perusahaan asuransi mengalami kegagalan. Kehadiran program ini diharapkan memberikan kepastian perlindungan sekaligus mencegah menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap industri asuransi.

Mandat penyelenggaraan PPP berada di tangan LPS sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK), yang telah diubah melalui Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2026. Program tersebut harus mulai diselenggarakan paling lambat Januari 2028.

Data Jadi Kunci Perlindungan

Ogi menegaskan, salah satu pekerjaan penting dalam mempersiapkan program tersebut adalah membangun sistem pertukaran data yang akurat dan terintegrasi. Sebab, LPS membutuhkan informasi pengawasan dari OJK untuk menentukan kepesertaan sekaligus memantau risiko perusahaan asuransi.

Sebaliknya, OJK juga memerlukan informasi dari LPS mengenai hasil surveilans dan tingkat kepatuhan perusahaan yang menjadi peserta program penjaminan.

Melalui Juklak tersebut, pertukaran data dilakukan secara dua arah dan mencakup seluruh tahapan penyelenggaraan PPP. Mulai dari persiapan dan pendaftaran kepesertaan, perubahan status pengawasan perusahaan asuransi, proses penyehatan, resolusi, pencabutan izin usaha, hingga likuidasi.

Dengan mekanisme tersebut, kedua lembaga diharapkan memiliki informasi yang memadai untuk mengambil langkah sesuai kewenangan masing-masing ketika perusahaan asuransi menghadapi persoalan.

“Keberhasilan Program Penjaminan Polis ditentukan sejak tahap persiapan, yaitu kepesertaan yang tepat, data yang akurat, dan koordinasi yang rapi. Juklak ini memberi pegangan yang jelas dan terukur bagi OJK dan LPS dalam menjalankannya,” jelas Ogi.

Untuk memastikan koordinasi berjalan efektif, Juklak juga mengatur penunjukan Focal Point dan Liaison Officer di masing-masing lembaga. Pengaturan mencakup jenis data, periode pertukaran, batas waktu penyampaian, serta media yang digunakan.

Apabila terdapat kebutuhan pertukaran informasi yang belum diatur, kedua lembaga dapat membahasnya melalui Forum Koordinasi OJK-LPS.

Meski demikian, Ogi mengingatkan bahwa pertukaran informasi pengawasan tidak boleh mengabaikan aspek keamanan. Data yang disampaikan mengandung informasi sensitif sehingga kualitas, kerahasiaan, dan keamanannya harus dijaga secara bersama-sama.

“Yang terpenting setelah penandatanganan adalah pelaksanaannya. Data yang dipertukarkan memuat informasi pengawasan yang sensitif, sehingga kerahasiaan, keamanan, dan kualitasnya harus dijaga bersama,” tegasnya.

Ia memastikan mekanisme pertukaran data akan diarahkan melalui sarana yang efisien dan sedapat mungkin tidak menambah beban pelaporan bagi perusahaan asuransi.

Perkuat Fondasi Industri Asuransi

Lebih dari sekadar mekanisme pertukaran informasi, Ogi menyebut Program Penjaminan Polis merupakan bagian dari reformasi fundamental industri perasuransian nasional.

Program tersebut akan melengkapi berbagai upaya penguatan industri yang selama ini dilakukan, mulai dari peningkatan permodalan, pembenahan tata kelola, hingga penguatan manajemen risiko.

Menurutnya, pengawasan yang kuat harus berjalan beriringan dengan sistem penjaminan yang kredibel. Keduanya menjadi elemen penting untuk menciptakan industri asuransi yang lebih sehat dan memberikan rasa aman kepada masyarakat.

Ogi mengapresiasi penandatanganan Juklak tersebut sebagai tonggak penting hasil kerja bersama OJK dan LPS selama empat tahun dalam mendorong transformasi sektor perasuransian.

Ke depan, OJK juga akan memperkuat koordinasi dengan LPS dan Kementerian Keuangan melalui berbagai persiapan, termasuk sosialisasi dan edukasi kepada pelaku industri maupun masyarakat.

Dengan tenggat implementasi paling lambat Januari 2028, kesiapan regulasi, data, dan koordinasi menjadi pekerjaan penting yang harus dituntaskan. Harapannya, ketika perusahaan asuransi mengalami kegagalan, pemegang polis tidak lagi berada dalam ketidakpastian tanpa mekanisme perlindungan yang jelas.(*)

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.