Streamlining Bisnis Drilling Pertamina, SP Persada IV Dorong PDSI Jadi Induk untuk Perkuat Penguasaan Negara

 

METROJATENG.COM, SEMARANG– Serikat Pekerja Pertamina Persada IV (SP Persada IV) mendorong agar rencana streamlining bisnis drilling Pertamina diarahkan untuk memperkuat PT Pertamina Drilling Services Indonesia (PDSI) sebagai induk bisnis drilling nasional. Langkah tersebut dinilai perlu tetap memastikan bisnis strategis di sektor pengeboran berada dalam penguasaan penuh negara.

 

Dijelaskan, PDSI memiliki posisi strategis dalam mendukung kegiatan hulu migas nasional karena telah membangun pengalaman dan kompetensi selama puluhan tahun. Kemampuan tersebut mencakup operasi pengeboran, teknologi dan engineering, standar keselamatan, serta pengembangan sumber daya manusia yang dinilai sebagai aset strategis negara.

 

“PDSI memiliki pengalaman dan kompetensi yang dibangun dalam waktu panjang. Kemampuan tersebut merupakan aset strategis negara yang harus dijaga,” ujar Ketua SP Persada IV, Solikin.

 

Menurutnya, streamlining seharusnya tidak hanya dimaknai sebagai upaya menyederhanakan struktur perusahaan, tetapi juga diarahkan untuk memperkuat kemampuan strategis yang telah dimiliki negara. Karena itu, SP Persada IV berpandangan penataan bisnis tetap dapat dilakukan sepanjang menghasilkan organisasi yang lebih efektif tanpa mengurangi penguasaan negara.

 

“Ketika pemerintah melakukan streamlining, orientasinya jangan hanya menyederhanakan struktur perusahaan, tetapi juga memastikan kemampuan strategis yang sudah dimiliki negara semakin kuat,” tegas Solikin.

 

Ditambahkan, pandangan tersebut menjadi perhatian khusus apabila terdapat opsi yang menempatkan PDSI di bawah PT Elnusa Tbk (Elnusa). Sebagai perusahaan terbuka dengan struktur kepemilikan yang tidak sepenuhnya berada di tangan negara, posisi Elnusa sebagai induk bisnis drilling dinilai perlu dikaji secara menyeluruh.

 

“Yang perlu kita lihat bukan hanya siapa yang menjadi induk secara administratif, tetapi bagaimana struktur tersebut mempengaruhi penguasaan dan kendali negara atas kemampuan drilling nasional,” ungkap Solikin.

 

Dikatakan, perubahan struktur tersebut berpotensi mempengaruhi ruang kendali negara terhadap aset, investasi, teknologi, dan arah pengembangan kemampuan drilling nasional. Karena itu, konsolidasi bisnis drilling dinilai perlu diarahkan pada penguatan PDSI sebagai entitas yang sepenuhnya berada dalam penguasaan negara.

 

“Jika konsolidasi memang diperlukan, PDSI dapat diperkuat sebagai induk bisnis drilling. Dengan begitu, efisiensi dan integrasi bisnis tetap dapat dicapai tanpa mengurangi posisi negara dalam mengendalikan kemampuan strategis di bidang pengeboran,” lanjutnya.

 

Menurutnya, kemandirian energi tidak hanya berkaitan dengan kemampuan meningkatkan produksi migas, tetapi juga kemampuan nasional dalam menguasai rantai pendukung produksinya. SP Persada IV berharap setiap opsi streamlining dikaji secara komprehensif dengan mempertimbangkan efisiensi korporasi, kepentingan strategis sektor energi, keberlanjutan kompetensi nasional, serta pengembangan sumber daya manusia.

 

“Efisiensi tetap penting, tetapi jangan sampai penyederhanaan struktur justru mengurangi kapasitas strategis yang telah dibangun negara selama bertahun-tahun,” pungkas Solikin.

 

SP Persada IV menilai penataan bisnis Pertamina harus menjadi momentum untuk memperkuat ketahanan dan kemandirian energi nasional. Aset, teknologi, dan kompetensi strategis di sektor drilling diharapkan tetap berada dalam kendali negara sekaligus mampu mendukung penguatan PDSI sebagai tulang punggung kemampuan drilling nasional.(ris)