Kekeringan Ancam Banyumas dan Cilacap, Wakil Ketua DPRD Jateng Dorong Solusi Permanen Ketahanan Air

METROJATENG.COM, PURWOKERTO – Puncak musim kemarau 2026 mulai meningkatkan tekanan terhadap ketersediaan air bersih di Banyumas dan Cilacap. Puluhan ribu warga di dua kabupaten tersebut terdampak kekeringan, sementara distribusi air bersih terus dilakukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat.

Berdasarkan pembaruan data BNPB per 14 Agustus 2026, kekeringan di Banyumas berdampak pada 7.230 kepala keluarga atau 23.269 jiwa. Sementara di Cilacap, sebanyak 5.639 kepala keluarga atau 18.135 jiwa terdampak. Sehingga, sedikitnya 41.404 jiwa di kedua wilayah mengalami dampak kekeringan.

Kondisi tersebut terjadi saat BMKG menempatkan Banyumas dan Cilacap dalam kategori Siaga Kekeringan Meteorologis pada Dasarian I Agustus 2026. Agustus juga diprakirakan menjadi puncak musim kemarau, sehingga kebutuhan air bersih berpotensi terus meningkat.

Wakil Ketua DPRD Jawa Tengah, Setya Ari Nugroho mengatakan penanganan kekeringan tidak cukup hanya mengandalkan distribusi air menggunakan truk tangki. Menurutnya, pemerintah perlu memperkuat sistem ketahanan air agar persoalan serupa tidak terus berulang setiap musim kemarau.

“Kita mengapresiasi langkah pemerintah daerah dan seluruh pihak yang sudah bergerak menyalurkan air bersih. Namun, warga membutuhkan air sekarang dan pemerintah juga harus menyiapkan solusi jangka panjang,” katanya.

BPBD Banyumas telah mendistribusikan sekitar 1.311.000 liter air bersih melalui 269 ritase. Pada 13 Agustus saja, sebanyak 40.000 liter air kembali disalurkan ke wilayah yang membutuhkan.

Setya Ari menyebut perbedaan angka antara data BPBD Banyumas dan BNPB merupakan bagian dari pembaruan asesmen di lapangan. Namun, kedua data tersebut sama-sama menunjukkan bahwa persoalan air bersih masih membutuhkan perhatian serius.

“Yang penting adalah memastikan data terus diperbarui dan bantuan dapat segera menjangkau wilayah yang sumber airnya mulai mengering,” ujarnya.

 

Cilacap Hadapi Kekeringan Sejak Juni

Sementara itu, Cilacap telah menghadapi kekeringan sejak Juni 2026. Sejumlah kecamatan mengalami penurunan debit sumber air, sehingga BPBD dan pemerintah daerah melakukan distribusi air secara bertahap. Hingga 21 Juli 2026, BNPB mencatat distribusi air bersih di Cilacap mencapai 315.000 liter atau sekitar 60 tangki.

Penyaluran bantuan terus meningkat memasuki Agustus. Pemkab Cilacap menyebut hingga 10 Agustus 2026, lebih dari 1,3 juta liter air bersih atau setara 251 tangki telah disalurkan kepada masyarakat terdampak.

Pada 14 Agustus, BNPB kembali mencatat distribusi 25.000 liter air melalui lima tangki untuk memenuhi kebutuhan warga di wilayah terdampak.

Menurut Setya Ari, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya sistem penanganan yang lebih antisipatif.

“Jangan menunggu warga benar-benar kehabisan air. Wilayah yang berpotensi mengalami kekeringan harus bisa dipetakan lebih awal sehingga bantuan dan infrastruktur dapat disiapkan sebelum kondisi menjadi darurat,” katanya.

Setya Ari mendorong pemerintah mengintegrasikan data BPBD, pemerintah desa, dinas teknis dan BMKG untuk membuat peta wilayah rawan kekeringan. Dengan pemetaan tersebut, pemerintah dapat menentukan prioritas distribusi air dan menyiapkan armada tangki, tandon serta sumber air alternatif.

Namun, ia menegaskan dropping air hanya merupakan solusi darurat. Pemerintah juga perlu mempercepat pembangunan infrastruktur jangka panjang, seperti sumur bor, pipanisasi, tandon, embung, jaringan air baku dan rehabilitasi infrastruktur pengairan.

“Kalau sebuah desa setiap tahun harus menerima dropping air, kita harus mulai mencari solusi permanen. Apakah perlu pipanisasi, sumur bor, sumber air baru atau infrastruktur penyimpanan air,” ujarnya.

Ia menilai solusi setiap wilayah tidak bisa diseragamkan karena kondisi geografis dan sumber air yang tersedia berbeda-beda.

Ketahanan Air Berkaitan dengan Pangan dan Ekonomi

Menurut Setya Ari, kekeringan bukan hanya persoalan kebutuhan air rumah tangga. Berkurangnya ketersediaan air juga dapat memengaruhi pertanian, peternakan dan perekonomian masyarakat. Karenanya, penanganan kekeringan perlu diintegrasikan dengan kebijakan pertanian, irigasi, lingkungan hidup dan pembangunan infrastruktur.

Ia mendorong rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi sumber air, pembangunan embung, pompanisasi di wilayah yang memungkinkan, serta konservasi daerah tangkapan air.

“Ketahanan air harus menjadi bagian dari ketahanan pangan dan ekonomi masyarakat. Kita tidak boleh hanya menghitung kebutuhan air rumah tangga, tetapi juga harus memikirkan bagaimana petani dapat mempertahankan produksinya,” tegasnya.

Setya Ari juga mendorong penguatan kolaborasi antara pemerintah kabupaten, Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, pemerintah pusat, BPBD, pemerintah desa, BUMN, BUMD, dunia usaha dan masyarakat.

Menurutnya, penanganan kekeringan harus dilakukan melalui tiga langkah sekaligus, yakni memastikan kebutuhan air masyarakat terpenuhi saat darurat, membangun infrastruktur air, serta memperkuat konservasi dan sistem ketahanan air jangka panjang.

“Kita tidak boleh memilih antara bantuan air hari ini atau pembangunan jangka panjang. Keduanya harus berjalan bersama. Warga membutuhkan air sekarang, tetapi pemerintah juga harus memastikan persoalan yang sama tidak terus berulang setiap musim kemarau,” pungkasnya. (*)