Menuju Bantuan Tepat Sasaran 2026, Kemensos–Kemenko Pangan Perkuat Data Tunggal

METROJATENG.COM, JAKARTA – Pemerintah memperkuat kolaborasi lintas kementerian untuk memastikan program bantuan sosial dan bantuan pangan tahun 2026 benar-benar menjangkau masyarakat yang berhak. Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menegaskan, sinergi antara Kementerian Sosial (Kemensos) dan Kementerian Koordinator Bidang Pangan (Kemenko Pangan) menjadi kunci utama dalam meningkatkan ketepatan sasaran melalui pemutakhiran data sosial ekonomi nasional.

Menurut Agus Jabo, seluruh program bantuan Kemensos, mulai dari Program Keluarga Harapan (PKH), Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Asistensi Rehabilitasi Sosial (ATENSI) bagi kelompok rentan seperti lansia dan penyandang disabilitas, hingga program pemberdayaan sosial, mengacu pada Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Penggunaan satu basis data ini merupakan amanat Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2025 untuk menghindari tumpang tindih penerima bantuan dan meminimalkan kesalahan sasaran.

“Dengan data tunggal, intervensi pemerintah menjadi lebih terukur. Bantuan sosial tidak lagi berjalan sendiri, tetapi selaras dengan kebijakan pangan nasional,” ujar Agus Jabo.

Ia menyebutkan, pada 2026 pemerintah menargetkan PKH menjangkau sekitar 10 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM). Selain itu, BPNT serta program pemberdayaan sosial ekonomi ditujukan kepada sekitar 15 ribu penerima, dengan mekanisme penyaluran non-tunai melalui rekening bank maupun PT Pos Indonesia.

Dalam konteks ketahanan pangan, Agus Jabo menekankan pentingnya integrasi data antara Kemensos dan Kemenko Pangan, termasuk dengan Badan Pangan Nasional. Menurutnya, bantuan sosial dan bantuan pangan harus saling melengkapi agar dampaknya lebih dirasakan masyarakat, terutama kelompok miskin dan rentan.

Pemutakhiran data, lanjut Agus Jabo, dilakukan secara berjenjang. Prosesnya dimulai dari pendataan di tingkat desa dan kelurahan, kemudian diverifikasi oleh Badan Pusat Statistik (BPS), serta diperkuat dengan pengecekan lapangan oleh pendamping PKH. Mekanisme ini dirancang untuk menjamin transparansi dan akurasi data penerima.

Stabilitas Harga

Sementara itu, Menko Pangan Zulkifli Hasan menjelaskan bahwa, pemerintah perlu memastikan penyerapan hasil panen dan distribusi berjalan optimal agar stabilitas harga tetap terjaga.

“Produksi pangan diperkirakan meningkat, sehingga cadangan pangan pemerintah harus diperkuat. Kita sepakat menaikkan cadangan beras dari 3 juta ton menjadi 4 juta ton untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga,” ungkap Zulkifli Hasan.

Ia menambahkan, Perum Bulog akan memainkan peran strategis sebagai tulang punggung distribusi pangan nasional, mulai dari penyerapan gabah petani, penyaluran beras stabilisasi pasokan dan harga pangan (SPHP), hingga distribusi bantuan pangan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar.

Melalui penguatan sinergi kebijakan, pemutakhiran data yang berkelanjutan, serta perencanaan lintas sektor, pemerintah berharap program bantuan sosial dan pangan pada 2026 tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga berkontribusi nyata dalam menjaga ketahanan pangan nasional dan memperkuat perlindungan sosial masyarakat.