Jateng Kunci Arah Pembangunan 2026 pada Ketahanan Pangan, Perkuat Pertanian dari Hulu ke Hilir

METROJATENG.COM, SEMARANG – Pemerintah Provinsi Jawa Tengah menempatkan ketahanan pangan sebagai poros utama pembangunan daerah pada 2026. Kebijakan tersebut sekaligus menegaskan ambisi Jawa Tengah untuk terus menjadi salah satu penyangga pangan nasional, sejalan dengan visi Gubernur Ahmad Luthfi.

Ketua Tim Percepatan Pembangunan Daerah (TPPD) Jawa Tengah, Zulkifli, menyampaikan bahwa tema pembangunan tahun 2026 telah dirancang selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2026. Fokus tersebut tidak hanya menitikberatkan pada peningkatan produksi, tetapi juga penguatan ekosistem pertanian secara menyeluruh.

“Kerangka besar pembangunan 2026 diarahkan untuk meneguhkan posisi Jawa Tengah sebagai penumpu pangan nasional,” ujar Zulkifli usai kegiatan Outlook 2026: Refleksi, Capaian, dan Tantangan Pembangunan Jawa Tengah di Kota Semarang, Sabtu (27/12/2025).

Dalam implementasinya, Pemprov Jateng menyiapkan sejumlah program strategis yang menyasar sektor pertanian dari hulu hingga hilir. Pada tahap awal, penguatan dilakukan melalui peningkatan sarana dan prasarana pertanian, di antaranya bantuan alat dan mesin pertanian (alsintan), distribusi bibit unggul, serta dukungan pupuk bagi petani.

Tak hanya itu, akses permodalan juga menjadi perhatian utama. Pemerintah daerah membuka skema pembiayaan melalui Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang disalurkan lewat Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), seperti Bank Jateng, BPR BKK, dan PT Jamkrida. Skema ini diharapkan mampu meringankan beban petani sekaligus mendorong produktivitas usaha tani.

Di sisi hilir, Pemprov Jateng mengoptimalkan peran BUMD PT Jateng Agro Berdikari (JTAB) untuk menyerap hasil panen petani. Langkah ini ditujukan untuk memperkuat akses pemasaran dan menjaga stabilitas harga di tingkat produsen.

Menurut Zulkifli, integrasi antara permodalan, pendampingan penyuluh, perlindungan asuransi, hingga kepastian pasar menjadi kunci untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian yang berkelanjutan. “Jika seluruh mata rantai itu tersambung dengan baik, pertumbuhan sektor pertanian akan meningkat secara signifikan,” katanya.

Selain aspek produksi, regenerasi petani juga menjadi tantangan serius. Untuk menjawab persoalan tersebut, Pemprov Jateng menggulirkan program Kartu Zilenial yang di dalamnya memuat konsep petani milenial gajian. Program ini dirancang untuk memberikan kepastian pendapatan dan menarik minat generasi muda ke sektor pertanian.

Dalam skema tersebut, petani milenial mendapatkan fasilitas permodalan, pendampingan teknis, akses lahan dari dinas terkait, perlindungan asuransi melalui Jamkrida, serta jaminan pasar oleh JTAB. “Program ini kami rancang agar bertani tidak lagi dipersepsikan sebagai pekerjaan tanpa kepastian,” jelas Zulkifli.

Ia menambahkan, berdasarkan hasil survei, kepastian penghasilan menjadi faktor utama yang selama ini membuat generasi muda enggan terjun ke dunia pertanian. Melalui Kartu Zilenial, pemerintah berupaya menjawab kebutuhan tersebut secara konkret.

Dari sisi kinerja, sektor pertanian Jawa Tengah menunjukkan tren positif. Data Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, luas panen padi pada 2025 diperkirakan mencapai 1,67 juta hektare, meningkat sekitar 115,98 ribu hektare atau 7,46 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara produksi padi dalam bentuk Gabah Kering Panen (GKP) diproyeksikan mencapai 11,36 juta ton, naik 5,55 persen dibandingkan 2024.

Untuk menjaga keberlanjutan capaian tersebut, Pemprov Jateng juga menegaskan komitmen perlindungan lahan sawah. Luas Lahan Sawah Dilindungi (LSD) di Jawa Tengah saat ini tercatat mencapai 1.018.106,89 hektare, menjadi yang terluas di Indonesia. Kabupaten Grobogan tercatat sebagai wilayah dengan LSD terbesar, yakni 87.730,09 hektare.

“Komitmen Gubernur jelas, luas lahan sawah yang dilindungi di Jawa Tengah tidak akan dikurangi. Ini menjadi fondasi penting bagi ketahanan pangan jangka panjang,” tegas Zulkifli.