Kementerian PU Genjot Kesiapsiagaan Bencana, Rp351,8 Miliar Siap Digelontorkan untuk Infrastruktur Tanggap Darurat

METROJATENG.COM, JAKARTA – Menghadapi meningkatnya potensi bencana akibat anomali cuaca ekstrem di akhir tahun, Kementerian Pekerjaan Umum (PU) menyiapkan langkah besar dengan menyiapkan anggaran Rp351,83 miliar untuk memperkuat sistem tanggap darurat nasional sepanjang 2025.

Dana tersebut difokuskan pada peningkatan infrastruktur publik yang tahan bencana, percepatan respon darurat, serta pemulihan pascabencana di seluruh wilayah Indonesia. Menteri PU Dody Hanggodo menegaskan bahwa kesiapan dan kecepatan adalah kunci utama penyelamatan.

“Setiap detik menyangkut nyawa. Kementerian PU harus hadir, bekerja cepat, dan memastikan infrastruktur tetap berfungsi untuk keselamatan rakyat,” tegasnya.

Kementerian PU kini bergerak di bawah tiga pilar utama, kesiapsiagaan infrastruktur dan keselamatan publik, komando terpadu berbasis teknologi respons cepat, serta pelayanan publik yang manusiawi dan berkelanjutan.

Dari total anggaran yang tersedia, sekitar Rp300 miliar dikelola oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Rp51,8 miliar oleh Direktorat Jenderal Bina Marga. Dukungan logistik pun tidak main-main: 5.755 unit alat berat dan 382 ribu lebih bahan logistik telah disiagakan bersama 3.455 personel lapangan.

Hingga awal November 2025, realisasi anggaran telah mencapai Rp261,9 miliar atau sekitar 74,4%, dengan fokus utama pada bencana hidrometeorologi seperti banjir dan longsor. Sejumlah proyek tanggap darurat telah berjalan, di antaranya pemulihan pascabencana lahar dingin Gunung Semeru di Lumajang, Jawa Timur, serta penanganan abrasi dan banjir rob di Bengkulu Utara.

Sementara itu, sisa dana sebesar Rp89,9 miliar disiapkan menghadapi potensi bencana hingga akhir tahun. Prakiraan BMKG Climate Outlook 2025 menunjukkan curah hujan bisa mencapai lebih dari 2.500 mm per tahun, terutama di wilayah selatan Jawa dan Sumatra bagian barat.

Data BNPB per 2 November 2025 mencatat 2.715 kejadian bencana di Indonesia, dengan banjir menjadi yang paling sering terjadi (49,24%). Kondisi ini menjadi dasar bagi Kementerian PU untuk memperkuat strategi antisipasi di tahun-tahun mendatang.

Menatap 2026, Kementerian PU berencana menaikkan anggaran tanggap darurat menjadi Rp449,1 miliar guna memperluas kapasitas penanganan cepat di lapangan. Salah satu inovasi utama yang tengah dikembangkan adalah SITABA (Sistem Informasi Tanggap Darurat Bencana) — sebuah platform digital yang dapat diakses publik di https://sitaba.pu.go.id.

Melalui SITABA, masyarakat dapat memantau lebih dari 3.500 kegiatan penanganan bencana yang telah dilakukan sejak 2019. Dody Hanggodo berharap sinergi lintas sektor dan pemanfaatan teknologi data dapat menjadikan sistem tanggap darurat Indonesia lebih adaptif, cepat, dan transparan.

“Kita ingin penanganan bencana bukan sekadar reaktif, tetapi proaktif dan berbasis data. Kesiapsiagaan harus menjadi budaya nasional,” pungkasnya.