Soal Keterlibatan Anggota di MBG, Komisi IV DPRD Banyumas Tegaskan Tidak Tebang Pilih dalam Pengawasan

METROJATENG.COM, PURWOKERTO – Komisi IV DPRD Kabupaten Banyumas memastikan tidak akan melakukan tebang pilih dalam pengawasan terhadap pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Komitmen ini juga berlaku bagi anggota DPRD yang turut terlibat dalam pengelolaan dapur MBG di wilayahnya.

Anggota Komisi IV DPRD Banyumas, Andik Pegiarto, mengungkapkan bahwa pihaknya menerima banyak aduan masyarakat terkait pelaksanaan program MBG. Karena itu, Komisi IV merasa perlu turun langsung untuk menindaklanjutinya. Dari hasil penelusuran, sebagian besar permasalahan muncul akibat kurangnya penerapan Standar Operasional Prosedur (SOP).

“Memang ada anggota dewan yang ikut terjun dalam pelaksanaan MBG. Namun kami tegaskan, tidak ada perlakuan khusus. Semua akan diawasi sesuai SOP yang berlaku. Perlu diketahui juga, dapur MBG yang dikelola anggota DPRD belum ada yang beroperasi,” jelas Andik, Rabu (22/10/2025).

Lebih lanjut Andik memaparkan, menindaklanjuti pengaduan dari masyarakat terkait MBG, Komisi IV telah memanggil seluruh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), ahli gizi serta dari SPPI. Dalam pertemuan tersebut, Komisi IV menegaskan tentang pentingnya menerapkan SOP dalam semua tahapan MBG, sesuai dengan juknis dari pusat.

“Banyumas ini termasuk daerah yang progresif dalam pelaksanaan MBG. Satgas dan Forkopimda aktif bergerak, baik di tingkat kabupaten maupun kecamatan. Kami dari DPRD juga terus memantau dan menindaklanjuti laporan masyarakat,” ujar Andik.

Edukasi untuk Cegah Trauma Anak Sekolah

Selain soal tata kelola, aduan yang diterima Komisi IV juga mencakup berbagai hal teknis seperti menu makanan, rasa, kebersihan, dan pengelolaan limbah dapur. Menurut Andik, keluhan ini tidak boleh dianggap sepele karena bisa berdampak pada psikologis anak-anak penerima manfaat MBG.

“Kami mendapat laporan ada siswa yang mengalami trauma dan enggan makan menu MBG karena takut keracunan. Di sinilah peran guru sangat penting untuk memberikan edukasi agar anak-anak tidak takut dan tetap mendapat asupan gizi yang cukup,” tegas politisi Partai Golkar tersebut.

Meski masih ada persoalan, Andik menilai kesadaran pengelola dapur MBG kini mulai meningkat. Banyak di antara mereka yang meminta pendampingan dan meminta Komisi IV melakukan peninjauan langsung untuk memastikan pelaksanaan program sesuai standar.

“Ini menunjukkan adanya kemajuan dalam penerapan SOP di lapangan. Kami merekomendasikan agar satu dapur tidak melayani terlalu banyak sekolah. Idealnya satu dapur melayani maksimal 1.500 anak. Saat ini, masih ada dapur yang harus menyiapkan makanan untuk 3.000 hingga 4.000 anak,” pungkasnya.

Meski masih menyisakan sejumlah persoalan teknis, Komisi IV DPRD Banyumas menegaskan komitmennya untuk terus mengawal program Makan Bergizi Gratis agar tepat sasaran. Dengan penerapan SOP yang lebih disiplin dan pengawasan tanpa tebang pilih, program ini diharapkan mampu menjadi contoh sukses pelaksanaan MBG di tingkat daerah.