Program VDK Magelang Jadi Contoh Nasional, Gus Ipul Puji Inovasi Pendataan Berbasis ASN

METROJATENG.COM, JAKARTA – Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengapresiasi langkah inovatif Pemerintah Kabupaten Magelang yang melibatkan ribuan Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam pendataan kemiskinan melalui Program Verifikasi Data Kemiskinan (VDK). Program ini dinilai menjadi terobosan penting dalam pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN).

“Keren programnya, ini saya jadikan contoh ke mana-mana. ASN-nya sudah turun semua untuk pendataan,” kata Gus Ipul.

Menurutnya, pelibatan ASN dalam pendataan bukan sekadar teknis administrasi, tetapi juga menjadi sarana menumbuhkan kepekaan sosial di kalangan aparatur pemerintah. “Model Magelang ini perlu ditiru daerah lain. Kami akan panggil daerah-daerah lain bersama dinas sosialnya untuk mempelajari sistemnya,” ujarnya.

Program VDK di Kabupaten Magelang melibatkan 8.277 ASN yang tersebar di 21 kecamatan dan 372 desa. Mereka bertugas mendata 87.791 keluarga miskin (desil 1 dan 2) yang tercatat dalam DTSEN per 31 Juli 2025.

Setiap ASN mendapat tanggung jawab mendata 10–15 rumah tangga, dengan fokus pada 36 indikator sosial-ekonomi dasar dan 12 pertanyaan tambahan. Langkah ini dinilai memperkuat validitas data kemiskinan serta mempercepat pembaruan informasi penerima manfaat bantuan sosial.

Bupati Magelang Grengseng Pamuji menjelaskan, seluruh ASN telah menerima surat tugas resmi untuk turun langsung ke lapangan. “Mulai dari guru sampai sekretaris daerah ikut mendata. Kami ingin memastikan data yang dikumpulkan benar-benar akurat dan sesuai kondisi lapangan,” ungkapnya.

Ia menegaskan, Pemkab Magelang tetap berkoordinasi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) agar hasil pendataan sinkron dengan DTSEN dan tidak menimbulkan duplikasi data. “Kami akan memadankan data dengan BPS setiap tiga bulan sekali agar tidak ada perbedaan status antara satu sistem dengan yang lain,” tambahnya.

Fokus pada Pemberdayaan Keluarga Sekolah Rakyat

Selain validasi data kemiskinan, Gus Ipul juga menekankan pentingnya pendataan terhadap keluarga siswa Sekolah Rakyat, sebagai dasar perencanaan program pemberdayaan sosial yang lebih terarah.

“Saya minta profil keluarga penerima manfaat di Sekolah Rakyat didalami. Misalnya, seperti apa pekerjaan orang tuanya, apakah buruh tani, pekerja harian, dan sebagainya. Data ini penting untuk menentukan pola intervensi sosial yang tepat,” jelasnya.

Gus Ipul menilai, sinergi lintas instansi antara Kemensos, Pemkab Magelang, dan BPS merupakan model ideal dalam membangun sistem data sosial yang mutakhir dan kredibel.

“Kerja sama seperti ini yang kita harapkan. Pemerintah daerah, BPS, dan Kemensos berjalan bersama untuk verifikasi dan validasi data kemiskinan. Ini contoh bagus untuk seluruh Indonesia,” tegasnya.