Dorong Transparansi, DPR Minta Program Makan Bergizi Gratis Miliki Sistem Aduan Digital

METROJATENG.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Charles Honoris, menegaskan pentingnya partisipasi publik dalam memastikan keberhasilan Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang tengah dijalankan pemerintah. Ia mendorong adanya sistem pengaduan digital yang bisa diakses langsung masyarakat untuk melaporkan temuan di lapangan.

Charles meminta agar BGN, Badan POM, dan Kemenkes menghadirkan mekanisme pengaduan berbasis aplikasi maupun situs web.

“Kalau ada guru atau orang tua menemukan makanan yang tidak layak, cukup difoto lalu diunggah. Laporan itu harus bisa diverifikasi secara real-time,” tegasnya.

Menurutnya, kecepatan respons menjadi kunci. Ia meminta setiap pengaduan diverifikasi dalam hitungan jam, bukan berhari-hari, demi mencegah menumpuknya laporan tanpa kepastian sekaligus menghindari hoaks.

Selain itu, Charles juga menyoroti risiko kontaminasi makanan di sepanjang jalur distribusi, mulai dari dapur penyedia, kendaraan pengangkut, hingga ruang penyimpanan di sekolah. Ia menilai rantai distribusi yang panjang membuat kualitas makanan rawan terganggu.

“Saya melihat konsep school kitchen bisa jadi solusi. Model ini sudah sukses di Jepang dan Tiongkok, sehingga perlu dipertimbangkan serius di Indonesia,” ucap politisi PDI Perjuangan tersebut.

Charles juga mengingatkan kembali pesan Presiden Joko Widodo tentang masih banyaknya anak Indonesia yang hanya makan nasi dengan garam. Menurutnya, hal itu menjadi alarm keras pentingnya program MBG untuk memperbaiki gizi anak bangsa.

“Namun, saya belum melihat pembangunan dapur program MBG diarahkan ke wilayah 3T atau daerah rawan gizi buruk. Justru masih terkonsentrasi di kota besar. Ke depan, dapur harus lebih difokuskan ke wilayah yang benar-benar membutuhkan,” tutupnya.