Yahya Zaini Minta Pengelolaan MBG Diserahkan ke Sekolah, Soroti Maraknya Kasus Keracunan

METROJATENG.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, mendesak Badan Gizi Nasional (BGN) segera mengevaluasi tata kelola program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang belakangan menuai sorotan. Ia menilai, maraknya kasus keracunan massal yang dialami siswa di sejumlah daerah menjadi bukti bahwa program unggulan Presiden Prabowo Subianto ini belum berjalan optimal.

Yahya mengusulkan agar sekolah diberi kewenangan lebih besar dalam pengelolaan MBG. Menurutnya, pihak sekolah bersama komite sekolah lebih memahami karakter, kebutuhan, hingga selera makan para siswa dibandingkan mitra eksternal yang selama ini dilibatkan BGN.

“Mengingat banyaknya kasus keracunan, perlu dipikirkan alternatif MBG dikelola sekolah bersama komite sekolah. Dengan begitu, higienitas dan keamanan makanan lebih terjamin, serta menyesuaikan selera anak-anak,” ujar Yahya, Senin (22/9/2025).

Sejak Januari hingga September 2025, sedikitnya 5.626 kasus keracunan terkait MBG dilaporkan terjadi di 17 provinsi. Daerah pun harus menanggung biaya perawatan korban di puskesmas maupun rumah sakit, padahal pada saat bersamaan transfer ke daerah justru menurun dalam RAPBN 2026.

Kasus terbaru menimpa ratusan siswa di Banggai Kepulauan, Sulawesi Tengah. Insiden serupa juga terjadi di Garut, Tasikmalaya, hingga Bau-Bau, Sulawesi Tenggara. Kondisi ini kian memunculkan kritik terhadap tata kelola BGN, terlebih di tengah isu adanya instruksi agar kasus keracunan tidak dipublikasikan.

Serapan Anggaran Rendah

Selain soal keamanan makanan, Yahya juga menyoroti lambannya serapan anggaran MBG. Dari total Rp71 triliun, hingga September 2025 baru terserap Rp13,2 triliun atau sekitar 18,6 persen. Padahal, BGN mengklaim program MBG sudah menjangkau 38 provinsi dengan 22 juta penerima manfaat.

Minimnya transparansi pelaporan membuat klaim itu sulit diverifikasi. Bahkan, laporan Transparency International Indonesia menyebut sejumlah menu MBG bernilai jauh di bawah standar Rp10 ribu per anak.

Situasi ini membuat Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, mewanti-wanti BGN. Ia menegaskan jika hingga akhir Oktober serapan anggaran tidak membaik, dana MBG bisa ditarik untuk dialihkan ke program lain.

Menanggapi hal itu, Yahya mendesak BGN membuka kanal pengaduan publik agar pengawasan bisa dilakukan lebih transparan. Ia juga menekankan pentingnya akuntabilitas belanja MBG, mengingat anggaran yang besar sangat rawan disalahgunakan.

“Transparansi dan akuntabilitas yang lemah bisa memperbesar risiko penyalahgunaan anggaran. Program MBG adalah hak anak, jangan sampai justru membahayakan mereka,” tegas Yahya.

Meski begitu, ia tidak menutup peluang keterlibatan pihak ketiga seperti yayasan atau UMKM dalam penyediaan makanan. Namun, sambil berjalan, Yahya menekankan perlunya evaluasi menyeluruh agar kualitas dan keamanan makanan bagi siswa benar-benar terjamin.