DPR Mulai Penuhi 17+8 Tuntutan Rakyat, Potong Tunjangan hingga Stop Kunker Luar Negeri

METROJATENG.COM, JAKARTA – DPR RI akhirnya merespons serius desakan publik terkait 17+8 Tuntutan Rakyat. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad mengumumkan sejumlah langkah konkret, mulai dari pemangkasan tunjangan hingga moratorium kunjungan kerja ke luar negeri.

Dasco menegaskan keputusan itu diambil setelah Rapat Konsultasi Pimpinan DPR bersama pimpinan fraksi-fraksi sehari sebelumnya.

“DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan Anggota DPR sejak 31 Agustus 2025. Moratorium kunker luar negeri juga berlaku mulai 1 September 2025, kecuali undangan resmi kenegaraan,” ujarnya didampingi Wakil Ketua DPR RI Saan Mustopa dan Cucun Ahmad Syamsurijal.

Selain itu, rapat juga menyetujui pemangkasan biaya fasilitas anggota, mulai dari listrik, telepon, komunikasi intensif, hingga transportasi. “Evaluasi ini bukti DPR mendengar aspirasi publik,” tegas Dasco.

Lebih lanjut, DPR memastikan anggota yang dinonaktifkan partainya tidak akan lagi menerima hak keuangan. Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) juga diminta bekerja sama dengan partai politik dalam penindakan.

Aspirasi Publik Jadi Acuan

Keputusan DPR ini merupakan respons langsung atas batas waktu yang diberikan publik, yaitu 5 September 2025. Desakan datang lewat 17 Tuntutan Rakyat yang sebagian besar menyoal transparansi, penghapusan fasilitas mewah DPR, hingga penegakan hukum atas kekerasan demonstrasi.

Tak hanya DPR, tuntutan juga ditujukan pada Presiden Prabowo, TNI, Polri, partai politik, dan kementerian sektor ekonomi. Beberapa poin utama antara lain:

• Tarik TNI dari pengamanan sipil.

• Bebaskan demonstran yang ditahan.

• Bentuk tim investigasi independen kasus kekerasan aparat.

• Pastikan upah layak dan cegah PHK massal.

Selain 17 tuntutan dengan tenggat 5 September 2025, publik juga menyiapkan 8 tuntutan tambahan yang harus dipenuhi paling lambat 31 Agustus 2026.

“DPR RI berkomitmen memperkuat transparansi dan partisipasi publik dalam setiap proses kebijakan. Aspirasi rakyat menjadi dasar perbaikan kami,” kata Dasco menutup pernyataannya.