APBN 2026: Realistis, Tapi Penuh Tantangan Besar di Energi dan Investasi

METROJATENG.COM, JAKARTA – Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026 yang diajukan Presiden Prabowo Subianto dinilai tidak muluk-muluk, namun tetap membutuhkan kerja ekstra agar dapat tercapai. Proyeksi anggaran sebesar Rp3.700 triliun dengan belanja negara Rp3.100 triliun serta defisit 2,48 persen digambarkan sebagai target yang “masih masuk akal” oleh Wakil Ketua Komisi XII DPR RI, Sugeng Suparwoto.

Di tengah perlambatan ekonomi global, pemerintah memasang pertumbuhan ekonomi 5,4 persen dengan asumsi harga minyak mentah 70 dolar AS per barel dan lifting minyak 610 ribu barel per hari. “Target pertumbuhan ini tidak bisa hanya mengandalkan optimisme. Konsumsi masyarakat, belanja pemerintah, hingga investasi dan ekspor harus bergerak serempak,” ujar Sugeng.

Sorotan utama Sugeng adalah sektor energi, yang disebut sebagai jantung dari rencana pembangunan lima tahun ke depan. Ia menyambut positif ambisi pemerintah mempercepat transisi menuju energi baru terbarukan (EBT) 100 persen dalam 10 tahun mendatang. Potensi tenaga surya, angin, dan panas bumi dinilai menjadi kekuatan Indonesia. Namun, ia mengingatkan bahwa tanpa infrastruktur dan regulasi yang jelas, komitmen itu akan sulit diwujudkan.

“Kita butuh payung hukum yang pasti, terutama percepatan pengesahan UU Energi Baru dan Terbarukan. Tanpa itu, investor akan ragu menaruh modalnya,” tegas Sugeng.

Selain itu, tantangan teknis di sektor migas juga membayangi. Produksi minyak nasional masih bertumpu pada Blok Cepu Banyu Urip dan Blok Rokan. Rencana penghentian sementara (shutdown) di Blok Cepu pada September diperkirakan menahan produksi di kisaran 600 ribu barel per hari.

PR Berat: Investasi Jumbo dan Peran BUMN

Tak hanya energi, tantangan lain ada di sektor investasi. Pemerintah menargetkan akumulasi investasi hingga 2029 mencapai Rp13.700 triliun, atau rata-rata lebih dari Rp2.000 triliun per tahun.

“Ini bukan sekadar angka. Investasi yang masuk harus berkualitas, menciptakan lapangan kerja, dan tidak boleh hanya menjadi angka di atas kertas,” ujar Sugeng.

Ia juga menyoroti langkah pemerintah yang mengalihkan laba BUMN, senilai sekitar Rp80 triliun menjadi dana investasi antara. Dana tersebut, menurut Sugeng, bisa dimanfaatkan untuk membangun proyek strategis seperti kompleks industri petrokimia.

“Dengan aset BUMN yang mencapai 1 triliun dolar AS, seharusnya kita mampu mengundang investor besar untuk proyek jangka panjang,” tambahnya.

Sugeng menilai APBN 2026 adalah pijakan awal yang cukup realistis. Namun, untuk mencapai target besar, termasuk pertumbuhan hingga 8 persen pada 2029, diperlukan konsistensi, keberanian, dan strategi yang matang.

“Pemerintah punya visi, tapi tanpa implementasi yang solid, visi hanya akan jadi mimpi,” pungkasnya.