Jateng Tak Mau Kehilangan Status “Lumbung Pangan”, Gubernur Luthfi Minta Lahan Pertanian Dilindungi

METROJATENG.COM, PURWOREJO – Gubernur Jawa Tengah Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya menjaga lahan produktif di provinsinya agar tidak beralih fungsi menjadi kawasan industri atau permukiman. Pasalnya, Jawa Tengah menjadi tumpuan utama dalam menjaga ketahanan pangan nasional.

“Dari 3,5 juta hektare wilayah Jateng, sekitar 1,5 juta hektare merupakan zona hijau. Kami berharap zona ini tetap dipertahankan dan tidak diubah menjadi zona pembangunan,” ujarnya saat menghadiri pencanangan Gerakan Masyarakat Pemasangan Tanda Batas (Gemapatas) 2025 di Purworejo, Kamis (7/8/2025).

Luthfi menekankan, pada 2024 lalu Jateng berkontribusi hampir 19 persen terhadap produksi pangan nasional. Capaian ini menjadikan provinsi tersebut sebagai garda depan dalam program swasembada pangan.

“Kalau lahan pertanian kita rusak, artinya kita sedang mempertaruhkan masa depan pangan bangsa. Kami ingin Jawa Tengah tetap menjadi daerah subur, ijo royo-royo, yang memberi napas bagi ketahanan pangan Indonesia,” tegasnya.

Pernyataan Luthfi mendapat dukungan langsung dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, yang menyebut Jateng sebagai contoh provinsi dengan perlindungan lahan pertanian terbaik.

“Lahan pertanian abadi di Jateng masih terlindungi hingga 91 persen. Ini jauh di atas target nasional yang hanya 87 persen. Sementara provinsi lain sudah banyak yang masuk kategori lampu merah, Jateng justru surplus,” ungkap Nusron.

Pemerintah pusat, lanjut Nusron, akan terus mendorong perlindungan lahan pangan berkelanjutan agar krisis pangan global tidak sampai menghantam Indonesia.