1,6 Juta Keluarga Miskin Sudah Punya Rekening Bansos, 2 Juta Lagi Segera Menyusul

METROJATENG.COM, JAKARTA – Kementerian Sosial terus mempercepat proses pembukaan rekening kolektif (burekol) untuk penyaluran bantuan sosial (bansos). Dari total 3,6 juta Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang masuk dalam program ini, sebanyak 1,6 juta keluarga kini telah resmi memiliki rekening sendiri, sementara 2 juta lainnya sedang dalam proses finalisasi.

“Dari target 3,6 juta KPM, 1,6 juta sudah berhasil buka rekening kolektif. Masih tersisa 2 juta yang dalam proses,” ujar Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul).

Berikut kelompok KPM yang sedang dan telah melewati proses burekol:

• 1,3 juta KPM PKH migrasi dari PT Pos ke Himpunan Bank Negara (Himbara).

• 629 ribu KPM PKH baru dari validasi data penerima miskin (exclusion error).

• 1,9 juta KPM Program Sembako juga migrasi dari PT Pos ke Himbara.

• 770 ribu KPM Program Sembako baru hasil validasi terbaru.

Setelah rekening dibuka, para penerima akan mendapatkan kartu fisik untuk mengakses bantuan. Bansos baru bisa disalurkan setelah kartu diterima oleh masing-masing KPM.

“Kita sudah minta Himbara percepat penyelesaian. Harapannya, dalam beberapa minggu ke depan, sisa 2 juta KPM sudah rampung,” jelas Gus Ipul.

Kemensos Tindak Tegas Penerima Bansos  Main Judi Online

Dalam upaya memastikan bansos benar-benar diterima oleh yang berhak, Kemensos kini tengah melakukan evaluasi ketat terhadap ratusan ribu penerima yang terindikasi terlibat judi online.

Hasil koordinasi dengan PPATK menemukan ada 603.999 KPM yang diduga menyalahgunakan dana bansos untuk aktivitas ilegal tersebut. Dari jumlah itu:

• 228.048 KPM sudah dicoret dari penerima bansos triwulan ke-2.

• 375.951 KPM sedang dalam evaluasi dan berpotensi tidak lagi menerima bansos triwulan ke-3.

“Kalau sudah terbukti dana bansos dipakai buat judi online, bansosnya akan dialihkan ke warga lain yang lebih layak,” tegas Gus Ipul.

Selain kasus judi online, rekening bansos yang tidak aktif atau memiliki transaksi mencurigakan juga menjadi perhatian. Kemensos kini bekerja sama dengan Bank Indonesia (BI) dan PPATK untuk mengevaluasi lebih dalam agar tidak ada celah penyalahgunaan.

“Langkah ini merupakan bagian dari reformasi bansos berbasis Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN). Kami ingin bansos benar-benar tepat sasaran,” katanya.