Tiga Jemaah Haji RI Belum Ditemukan, DPR Desak Perkuat Edukasi Teknologi dan Sistem Pelacakan

METROJATENG.COM, JAKARTA –  Tiga jemaah haji asal Indonesia masih belum ditemukan hingga pertengahan Juli 2025, memunculkan kekhawatiran dari berbagai pihak. Mereka adalah Nurimah Mentajim (80 tahun) dari Kloter PLM 19 (Palembang), Sukardi bin Jakim (67) dari Kloter SUB 79 (Surabaya), dan Hasbullah Ikhsan (73) dari Kloter BDJ 07 (Banjarmasin). Ketiganya diketahui memiliki riwayat demensia dan dilaporkan hilang dalam waktu dan lokasi berbeda sejak akhir Mei lalu.

Menanggapi situasi tersebut, Anggota Komisi VIII DPR RI, M. Husni, mendesak pemerintah agar memperkuat pencarian dan menyusun ulang strategi pelindungan jemaah, terutama lansia. Ia menekankan pentingnya pemanfaatan sistem teknologi pelacakan jemaah secara optimal.

“Ini menyangkut nyawa dan keselamatan warga negara. Kita tidak boleh kendur. Negara wajib terus mencarinya,” ujar M. Husni dalam keterangannya.

Ia menyoroti masih rendahnya literasi teknologi di kalangan jemaah lansia. Padahal, Pemerintah Arab Saudi telah menerapkan sistem kartu Nusuk, sebuah identitas digital yang memungkinkan pelacakan posisi jemaah secara real-time, termasuk informasi kloter, hotel, dan embarkasi.

“Masalahnya, banyak jemaah kita yang belum terbiasa. Apalagi lansia atau ibu rumah tangga. Harus ada pelatihan teknologi sejak dari tanah air,” ujarnya.

Sebagai solusi jangka panjang, DPR RI mendorong agar edukasi teknologi masuk dalam materi wajib manasik haji. “Minimal jemaah paham fungsi kartu Nusuk dan tahu apa yang harus dilakukan saat terpisah dari rombongan,” tambahnya.

Saat ini, tim Panitia Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Arab Saudi terus melakukan pencarian dengan menyisir rumah sakit, hotel, hingga area Masjidil Haram, serta menjalin koordinasi dengan otoritas setempat dan Konsulat Jenderal RI di Jeddah.

Sementara itu, Kepala Bidang Pelindungan Jemaah PPIH Arab Saudi, Kolonel Harun Al Rasyid, mengungkapkan bahwa dua dari tiga jemaah hilang sebelum prosesi Arafah, Muzdalifah, dan Mina (Armuzna) dimulai. Pemerintah pun telah menjalankan badal haji bagi mereka agar rangkaian ibadah tetap terpenuhi secara syariat.

Komisi VIII DPR RI menilai insiden ini sebagai alarm penting dalam evaluasi besar penyelenggaraan haji ke depan. Selain penguatan layanan bagi jemaah lansia, integrasi teknologi dan kesiapan pendampingan perlu menjadi prioritas lintas kementerian.