Dukung Sekolah Rakyat, Komisi VIII Desak Kepastian untuk Guru dan Tenaga Asrama

METROJATENG.COM, JAKARTA – Di balik semangat besar Kementerian Sosial meluncurkan program Sekolah Rakyat untuk memutus rantai kemiskinan, Komisi VIII DPR RI memberi catatan penting: status tenaga pendidik dan kontrak guru P3K harus segera diperjelas.

Anggota Komisi VIII, Haeny Relawati Rini Widyastuti, mengungkapkan kegelisahannya usai mengunjungi langsung calon Sekolah Rakyat. Ia mendapati bahwa sejumlah calon kepala sekolah merupakan aparatur sipil negara (ASN) dari pemerintah daerah, namun hingga kini belum ada keputusan tertulis soal penempatan mereka di bawah Kementerian Sosial.

“Disebut akan dipindah ke pusat, tapi sampai sekarang belum ada SK. Ini menyangkut BKN dan KemenPAN-RB. Sejak awal saya sudah wanti-wanti ke Kemensos, jangan sampai persoalan ini diabaikan,” tegasnya.

Tak hanya itu, Haeny juga menyoroti posisi para guru dan tenaga kependidikan lain yang direkrut sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K). Menurutnya, banyak dari mereka dikontrak hanya untuk satu tahun, tanpa kejelasan apakah akan diperpanjang di tahun berikutnya.

“Kalau kontraknya cuma setahun, lalu tahun depan bagaimana? Ini menyangkut kelangsungan pendidikan ribuan anak dari keluarga miskin. Jangan sampai nanti guru hilang di tengah jalan,” ucapnya.

Haeny juga membawa gagasan baru, yaitu pentingnya menghadirkan pamong di lingkungan Sekolah Rakyat, terutama karena sistemnya berbasis asrama. Ia mencontohkan pola asuh di lembaga seperti Taruna Nusantara dan menyebut Kemensos punya keunggulan tersendiri di bidang ini.

“Justru Kemensos punya SDM pamong yang hebat. Mereka terbiasa membina anak-anak dari latar belakang rentan. Tenaga dari 27 UPT Sentra di seluruh Indonesia bisa dimaksimalkan,” tuturnya.

Lebih lanjut, ia mengapresiasi desain fisik Sekolah Rakyat di Sentra Bekasi yang dinilainya sudah 80 persen sesuai blueprint hasil rancangan Kemensos dan Kementerian PUPR. Ini, menurutnya, menunjukkan bahwa program bisa berjalan efisien jika perencanaan sejak awal matang.

Namun, tantangan lain muncul dalam hal lahan. Untuk mewujudkan target Presiden Prabowo agar Sekolah Rakyat hadir di seluruh kabupaten/kota, ketersediaan tanah jadi kendala utama.

“Daripada sibuk cari tanah baru, kenapa tidak manfaatkan aset provinsi yang terbengkalai? Pemerintah daerah bisa bantu realisasikan ini lebih cepat,” sarannya.

Di akhir pernyataannya, Haeny menegaskan bahwa keberhasilan Sekolah Rakyat tidak cukup diukur dari jumlah siswa atau gedung yang dibangun. Kualitas pengelolaan, status hukum tenaga pendidik, hingga kurikulum justru menjadi fondasi utama agar cita-cita Presiden Prabowo bisa terwujud.

“Program ini bukan soal simbol. Ini menyangkut masa depan generasi bangsa. Semua elemen, dari tenaga pengajar hingga kurikulum, harus dirancang serius sejak awal,” pungkasnya.