Presiden Dorong Sekolah Rakyat Jadi Gerakan Nasional, 200 Lokasi Siap Dibuka

METROJATENG.COM, JAKARTA – Upaya Presiden Prabowo Subianto dalam memberantas angka anak putus sekolah kini memasuki babak baru. Lewat instruksi langsung, Presiden memerintahkan pembukaan 100 tambahan Sekolah Rakyat yang akan menggunakan gedung Balai Latihan Kerja (BLK) di berbagai daerah. Total, akan ada 200 titik Sekolah Rakyat yang mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025–2026.

Program ini bukan sekadar perluasan layanan pendidikan, tapi juga gerakan nasional yang melibatkan banyak pihak, mulai dari kementerian, pemerintah daerah, hingga masyarakat. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial Robben Rico menegaskan, inisiatif ini adalah gagasan langsung dari Presiden yang bertujuan menjawab persoalan serius anak-anak yang tidak bersekolah karena masalah ekonomi.

“Program ini bukan murni inisiatif Kemensos, ini adalah gagasan Presiden. Kami diminta untuk menggerakkan bersama seluruh elemen pemerintahan,” kata Robben.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan jumlah anak usia sekolah yang belum mengenyam pendidikan masih sangat tinggi:

• 227 ribu anak usia SD,

• 499 ribu anak usia SMP,

• dan yang paling mencolok, 3,4 juta anak usia SMA.

Kendala bukan semata biaya sekolah, dimana  sebagian besar telah digratiskan, namun biaya pendukung seperti transportasi, seragam, hingga kebutuhan dasar lainnya masih menjadi kendala bagi warga tidak mampu.

“Sekolah memang gratis, tapi biaya menuju sekolah dan kebutuhan lain itu tetap menjadi beban bagi keluarga,” ujar Robben.

Survei Sosial Ekonomi Nasional bahkan mencatat 76 persen keluarga menyebut alasan ekonomi sebagai penyebab utama anak mereka putus sekolah.

Model Taruna Nusantara untuk Anak Kurang Mampu

Konsep Sekolah Rakyat akan dibuat mirip seperti SMA Taruna Nusantara, tapi dengan cakupan lebih luas dari SD, SMP hingga SMA, dalam satu kompleks berasrama (boarding school). Siswa akan mendapatkan pendidikan nasional, pembentukan karakter, literasi digital, hingga pelatihan keterampilan kerja.

Pembangunan sekolah akan dilakukan di lahan minimal 6,3 hektare dan dibiayai sepenuhnya oleh APBN. Pada tahap awal, gedung BLK yang dipinjam pakai akan direnovasi dan digunakan selama setahun sebelum bangunan permanen selesai dibangun.

Robben menyebut program ini tidak hanya menyasar anak-anak, tetapi juga menyentuh keluarga mereka. “Orang tua juga akan mendapatkan pelatihan pemberdayaan ekonomi. Bahkan rumah yang tidak layak huni milik siswa juga akan diperbaiki.”

Saat ini, sebanyak 357 daerah sudah bergabung, tetapi masih ada yang belum menunjukkan komitmen. Robben pun meminta seluruh Sekretaris Daerah ikut mempercepat koordinasi agar lokasi tambahan Sekolah Rakyat tahap kedua bisa segera ditetapkan.

“Kami mohon dukungan dari para Sekda Provinsi, Kabupaten, dan Kota agar bisa mendukung pemanfaatan gedung BLK sebagai lokasi rintisan ke-101 hingga 200,” ucapnya.

Presiden menargetkan lulusan Sekolah Rakyat kelak menjadi bagian dari generasi emas 2045. Dengan sistem berasrama dan kurikulum yang mengasah keterampilan hidup, program ini diharapkan menjadi fondasi baru dalam mengatasi ketimpangan pendidikan yang masih membelenggu jutaan anak Indonesia.

“Ini bukan sekadar pendidikan. Ini adalah investasi jangka panjang demi masa depan bangsa,” tutup Robben.